Laporan : Guido Saphan
BONDOWOSO,(suara-publik.com) - Masih minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki Bondowoso, membuat kekuatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tape – julukan Kabupaten Bondowoso- 2020 masih bergantung pada Pemerintah Pusat dan Provinsi Jatim.
Terbukti, dari proyeksi awal APBD Bondowoso 2020 sekitar Rp 2,19 triliun yang tidak berbeda jauh dengan awal APBD 2019 sekitar Rp 2,06 triliun (bukan Rp 2,4 triliun seperti diberitakan sebelumnya, red), PAD tidak sampai 10 persen.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bondowoso, Farida mengatakan, kekuatan APBD Bondowoso 2019 dan proyeksi 2020 tidak berbeda banyak. APBD Bondowoso masih sangat bergantung pada keuangan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jatim. ”Karena, prosentase uang kita sendiri, yaitu dari PAD masih tidak sampai 10 persen atau sekitar Rp 200 miliar dari total APBD,” kata Farida.
Namun, mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) itu menjelaskan, Pemkab tidak bisa meningkatkan PAD begitu saja, dengan menaikkan pajak restribusi yang memberatkan masyarakat. Karena kondisi itu, Pemkab sangat membutuhkan bantuan dana Pemerintah Pusat dan Provinsi Jatim untuk mempercepat program pembangunan di Bondowoso.
”Makanya, kita mensinergikan program pembangunan daerah dengan pusat dan provinsi, sehingga dana bantuan yang diperoleh tepat peruntukan dan paling penting dapat mewujudkan Bondowoso Melesat,” jelasnya.
Terlebih, tambah Farida, Pemerintah Pusat dan Provinsi memiliki dua program membantu kota/kabupaten dengan dana spesific grant dan block grant. Dana spesific grant diperuntukan program pembangunan nasional dan provinsi. Sedangkan, dana block grant diperuntukan membantu visi dan misi pembangunan kabupaten/kota.
”Dengan terbatasnya PAD kita, makanya bapak Bupati dan Wabup bersama kami akan ke Surabaya dan Jakarta (Bappenas) untuk memaparkan visi dan misi Bondowoso serta proyeksi kekauatan APBD 2020,” terangnya.
Editor : Redaksi
