Laporan Redaksi.
BONDOWOSO, (Suara-Publik.Com) - Rapat Paripurna terkait pandangan umum fraksi DPRD Bondowoso, banyak kritikan dan solusi dari sejumlah fraksi.
Seperti yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan. Yang pertama FPDIP mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dengan dilaksanakannya verifikasi dan validasi data Guru Ngaji, karena dari data sebelumnya sejumlah 5665 (lima ribu enam ratus enam puluh lima) data guru ngaji banyak yang tidak tepat sasaran (bukan guru ngaji) dan juga ditemukan data fiktif.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan memandang perlu mengajukan beberapa saran, diantaranya Disparpora, yang menjadi salah satu prioritas pembangunan yang sesuai dengan potensi alam yang dimiliki Kabupaten Bondowoso adalah pariwisata.
Ketua FPDIP Bondowoso, Sinung Sudrajad, mengungkapkan, Destinasi pariwisata Daerah Kabupaten Bondowoso sampai hari ini telah memiliki dua puluh delapan Destinasi Pariwisata Daerah dan empat Kawasan strategis pariwisata daerah, empat kawasan, antara lain, Goepark Ijen Raung, Peninggalan legalitikum, Batu Susun Solor dan Kawasan Lereng Argopuro.
"Oleh karenanya selayaknya Dinas Pariwisata mendapatkan keberpihakan anggaran setidaknya untuk fokus kepada pembangunan empat destinasi pariwisata unggulan secara tuntas Kawasan Strategis Daerah Pariwisata ( KSDP ),"kata Sinung Sudrajad. Selasa, (11/6/2019).
Diharapkan dengan pembangunan empat destinasi unggulan tersebut bisa menjadi magnet untuk penyempurnaan pembangunan destinasi-destinasi penopang atau disebut Destinasi Pariwisata Dearah ( DPD ), sehingga kedepan mampu menunjang secara mutlak peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dan peluang-peluang kerja khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bondowoso dari sektor industri pariwisata.
Sementara itu, Diskoperindag adalah salah satu dinas pengampu dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah, dua tahun terakhir banyak bermunculan sektor usaha kecil menengah yang memerlukan kehadiran pemerintah ditengah-tengah mereka, sentuhan melalui program-program untuk sektor UMKM agar memiliki kualitas daya saing wajib dilaksanakan terutama yang berkenan dengan produk-produk unggulan khas daerah terkait dengan hal tersebut.
"Maka program-progarm yang digulirkan wajib berkelanjutan tidak hanya sebatas memberi kemudian selesai, akan tetapi harus ditindaklanjuti dengan pembinaan-pembinaan sampai person atau kelompok terkait masuk kategori berdikari,"tegasnya.
Menurutnya, program bantuan berkelanjutan tersebut wajib berlaku bagi setiap OPD, dan itu untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat seperti, Dinas PMPTSP dan NAKER, PMD, PPKB, Sosial, Pertanian, Ketahanan Pangan, Pariwisata Dan Olah Raga, Pendidikan Dan Kebudayaan dan lain sebagainya. Untuk DPMD, kata Sinung, diharapkan dapat meningkatkan venih-benih kreatifitas dan inovasi sudah mulai tumbuh diwilayah pedesaan seiring dengan munculnya aktivis-aktivis pemuda desa, dalam diri mereka mulai timbul kesadaran, arti pentingnya Desa Membangun sesuai dengan potensi desa yang berkarakter.
100%
"Oleh karenanya DPMD wajib untuk mampu mengimbangi semangat membangun yang telah muncul dikalangan masyarakat pedesaan sekaligus menjaga semangat tersebut agar tidak luntur,"terangnya.
Sinung menegaskan, DPMD harus mampu memberi fasiltas-fasilitas daya kreatifitas dan inovasi dari pedesaan jangan justru menghambat atau bahkan memotong ide-ide kreatifitas mereka selama apa yang diusulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BUMDES merupakan badan usaha inti desa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi desa dan masyarakat desa, hal ini menjadikannya (BUMDES) wajib untuk dimiliki tiap desa di Kabupaten Bondowoso.
"Berkenaan dengan potensi desa bagi desa-desa yang masih belum menemukan potensi khas desanya bisa mengadakan Rembug Desa dalam rangka menggali potensi desa dengan mengundang ahli-ahli sesuai bidangnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan berdasar data primer yang telah dimiliki desa.
DPMD sebagai dinas pengampu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa wajib untuk terlibat secara proaktif dalam setiap proses atau tahapan penggalian potensi desa dan pembangunan desa,"ucapnya.
Sedangkan Kominfo dan Humas sebagai Dinas penopang diharapkan lebih proaktif menjadi corong pembangunan daerah dari lintas sektoral, dengan semakin maju dan berkembangnya tekhnologi informasi di negara kita Kominfi seharusnya mampu memanfaatkan dengan maksimal, upgrading tehknologi setiap saat harus dilakukaan bukan hanya diam pasif menunggu. "Keberadaan media-media online di Kabupaten Bondowoso merupakan aset penting untuk mempromosikan keberadaan Kabupaten Bondowoso dengan segenap potensinya, mohon peran media-media online dimaksimalkan,"ujarnya.
Selain itu, FPDIP juga minilai Kinerja DLHP sesuai dengan tupoksinya mohon untuk dievaluasi karena selama ini terkesan pasif tidak ada gerakan yang dinamis dan ditingkatkan fungsi pelayan masyarakat. "FPDIP minta kepada Bupati agar sinergitas antar OPD wajib ditingkatkan demi percepatan pembangunan daerah tertinggal keberpihakan anggaran kepada OPD sebagai pelayanan dasar dan prioritas pembangunan, sehingga tidak terkesan jalan ditempat,"imbuhnya.
Editor : Redaksi
