Gresik, suara-publik.com - Gresik kembali diguncang aksi Demo, kali ini aliansi Gerakan Penolak Lupa (Gepal) mendemo kantor DPRD Gresik dan Kantor Bupati Gresik. Ditengah terik panas matahari Ratusan massa menuntut pencairan Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak Covid-19 tahap II diturunkan, Senin 27 Juli 2020.
Bantuan JPS senilai Rp. 600 ribu yang bersumber dari APBD Kabupaten Gresik untuk terdampak Covid-19 sampai saat ini masih cair tahap I, padahal bantuan tersebut disepakati diberikan selama 3 bulan, Mei, Juni dan Juli.
Masyarakat pun dibuat resah, terutama warga ekonomi lemah yang terdampak, Ditambah penerapan New Normal yang membatasi warga dalam berkumpul dan berinteraksi sosial dengan tujuan memutus rantai penularan covid-19.
"Pedagang kaki lima, penjaga warung, pekerja serabutan dan usaha usaha kecil kolaps, Terutama warga Gresik selatan yang selalu merugi akibat banjir tahunan yang belum mampu di selesaikan pemerintah Kabupaten Gresik. Mereka tercekik," teriak Haris Sofwanul Faqih selaku koordinator aksi.
Disisi lain, Grafik kenaikan pasien positif Covid-19 di Kabupaten Gresik terus meningkat, tercatat per Minggu 26 Juli 2020 angka pasien positif Covid-19 di Kabupaten Gresik mencapai 1662 orang.
Padahal, Pemerintah daerah bersama DPRD Gresik telah bersepakat melakukan Refocusing atau mengalokasikan APBD tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 senilai 298 Miliyar. Beberapa saat berorasi, aksi tidak digubris oleh anggota DPRD, massa bergeser ke Kantor Bupati Gresik.
Mereka ditemui langsung Kepala Dinas Sosial Gresik, Sentot Supriyohadi dan Kepala Bakesbangpol, Darman.
Menurut Sentot, Pemkab Gresik belum menurunkan bantuan dikarenakan masih menunggu data yang akan diberikan oleh pemerintah desa dan kelurahan. Sebab yang berhak mengajukan layak tidaknya penerima adalah data valid dari desa atau kelurahan setempat.
"Pasti cair, yang pasti kami menunggu pihak pemerintah desa untuk mengirimkan data penerima yang layak, dan itu belum kami terima. Sampai dimana-nya itu nanti akan kami koordinasikan dengan BPPKAD yang berhak mencairkan," terang Darman didampingi Kadinsos Gresik, Sentot.
Belum puasnya mendengar pernyataan itu, beberapa massa aksi meminta surat tertulis dari pemerintah daerah untuk menyanggupi kapan pencairan dana tersebut. "Kami merasa di pimpong, padahal data itu banyak desa yang sudah mengajukan, belum lagi data di lapangan yang masih banyak warga layak mendapatkan bantuan itu namun tidak mendapatkan, kami punya data, kami jangan di bohongi dengan melempar tanggung jawab," kata Abdul Hakam perwakilan MGPK.
Lanjut Hakam, Pemkab Gresik dirasa tidak serius dalam penanganan Covid-19, tidak terkecuali soal Rapid Tes diseluruh karyawan/Pekerja yang ada di Perusahaan Se-Kabupaten Gresik dinilai belum maksimal.
"Pemda Kabupaten Gresik terkesan tidak serius dan gagal dalam menanggulangi Covid-19, sehinga menjadi keharusan bagi Gerakan Menolak Lupa untuk turun kejalan dan menuntut," tukasnya.
Adapun poin tuntutan tersebut, Segera cairkan BLT JPS APBD tahap II dan III, Perbaiki pendataan JPS yang masih banyak warga layak kriteria belum mendapatkan bantuan. Menuntut adanya penanganan secara komprehensif terhadap mahalnya biaya pendidikan ditengah pandemi Covid-19.
Didepan pendemo, Pihak Dinsos mengatakan akan segera mempercepat Pencairan BLT JPS tahap II dan III Namun setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Badan Pendapatan Pengelolahan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik.
Dengan dikawal ketat aparat Kepolisian, Aksi yang digelar aliansi Gepal yang diikuti PMII Gresik, serikat pekerja Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia-Konggres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (SPBI- Kasbi).
LSM Masyarakat Gresik Peduli Kemanusiaan (MGPK), Genpatra dan Forkot ini akhirnya membubarkan diri dengan tertib.(wahyudi)
Editor : Redaksi