Gresik, suara-publik.com - Ratusan warga di Desa Boboh, Kecamatan Menganti terancam tidak bisa mengikuti program Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) atau sertifikasi tanah massal gratis yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Pasalnya tim panitia PTSL setempat berencana mundur, setelah sebelumnya ada dugaan konflik internal.
H. Marlan Pegiat anti korupsi meminta pihak Desa setempat untuk menegur panitia dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Kalau tidak bisa, pihak Kecamatan Menganti perlu turun tangan. Jangan sampai program dari Presiden Joko Widodo ini tidak berjalan.
''Pemdes setempat, harus memberi tahu dan menegur panitia PTSL. Beberapa waktu lalu kan sudah ada sosoalisasi dari BPN, bahwa program tersebut gratis. Kalau Pemdes tidak bisa, naik ke Kecamatan Menganti,'' ujar H. Marlan, jumat (1/4).
Terkait biaya yang kabarnya mencapai Rp. 500 ribu per bidang, Dia pun mempersilahkan agar warga secara pribadi melapor ke pihak berwajib, bila memang diperlukan.
H. Marlan menjelaskan, seharusnya sudah tidak ada lagi pungutan warga, dirinya juga berpendapat Pada saat sosialisasi, Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Gresik sebaiknya menjelaskan lebih
detail dan rinci tentang biaya persiapan yang
harus dibebankan kepada masyarakat menurut
Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri agar tidak
disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
''Kalau pribadi, misal beli materai dan lainnya, itu biaya sendiri. Kalau biaya pengukuran, administrasi dan lainnya dianggarkan oleh Pemerintah,'' tambah H. Marlan.
Beberapa warga yang kebetulan berada di Warkop sekitar Kantor Desa mengaku bingung dengan program PTSL, salah satu warga mengungkapkan jika sering melihat di surat kabar jika program PTSL ini gratis, hanya di kenakan biaya Rp. 150 ribu.
''Sebenarnya, kami hanya minta kejelasan, berapa biaya yang harus dibayarkan dan untuk apa saja. Kenapa di masing-masing tempat berbeda-beda. Katanya gratis, tapi kok ini sampai ada yang jutaan,'' ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
_Panitia Mundur_
Sementara itu, warga Desa Boboh dilema. Pasalnya, dari tim PTSL setempat, berencana mundur. Di sisi lain, berkas-berkas pengurusan tanah dari warga sudah diserahkan ke panitia.
Terkait Mundurnya Ketua Panitia, hal itu dibenarkan oleh Pj Desa Boboh, Parno, "ada problem internal yang membuat panitia enggan bekerja dan ujungnya berencana mengundurkan diri. " Ungkap Parno, jumat (1/4).
Hal senada juga diungkap oleh Sekretaris Desa Boboh, Subandi saat ditemui di Kantor Desa mengatakan jika berkas yang masuk belum mencapai 100 pemohon dari kuota 500 bidang yang sudah ditetapkan, Subandi juga membenarkan ada kabar jika Ketua Panitia PTSL Desa setempat mengundurkan diri.
"Iya mas, memang kabarnya mengundurkan diri, untuk berkas hanya sekitar 80 berkas pemohon saja yang masuk sampai hari ini," Pungkasnya. (Im)
Editor : Redaksi