SURABAYA, (suarapublik.com) - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sudah resmi melantik Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, di Gedung Grahadi, Surabaya, Jum'at, (15/07/2022).
Namun, pelantikan Sekdaprov Jatim definitif, Adhy Karyono tersebut telah memantik rasa kecewa oleh beberapa elemen masyarakat Jawa Timur.
Hal ini tersiar kabar ada rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang akan terjadi beberapa hari ke depan. Berdasarkan surat resmi Maki Jatim nomor: 031/SKK/LSM MAKI/JTM/VII/2022, perihal surat pemberitahuan kegiatan aksi demo dan permohonan ijin yang ditujukan kepada Polda Jatim. Kegiatan demo tersebut akan di gelar, Rabu, 20 Juli 2022, pada pk. 09:00 wIb di Gedung Grahadi dan Kantor Gubernur Jatim. Adapun jumlah massa yang hadir dalam menuntut agar Adhy Karyono untuk turun dari jabatannya sekitar 1000 orang.
Dalam rilisnya, LSM Maki (Masyarakat Anti Korupsi) Jatim menilai, bahwa terpilihnya sosok Adhy Karyono adalah hasil pernikahan oligarki kekuasaan dan arogansi penguasa.
"Oligarki kekuasaan yg kami maksudkan adalah lingkaran setan yg berada di balik team sukses adhy karyono dimana notabene mereka semua masuk dlm lingkaran penguasa saat ini dan hal ini di kawinkan dengan arogansi Ibu Gubernur Jawa Timur yg memaksakan diri, terkesan Arogan dengan mengedepankan egosentris untuk sebuah kepentingan yg sifatnya pribadi," kata Heru Satriyo, Ketua Koorwil Maki Jatim, dalam rilisnya, Sabtu, (15/7/2022).
Heru Maki mengatakan bahwa kaderisasi yang sering di sampaikan oleh Ibu Gubermur Jawa Timur saat ini hanya omong kosong belaka dan bisa dianggap tidak ada proses regenerasi yang tersystem dalam tubuh birokrasi Jatim sehingga harus memaksakan diri menempatkan sekdaprov Jatim dari luar Jawa Timur.
"Seakan-akan bahwa stake holder di Jawa Timur itu goblok semua dan tidak ada yang pintar," ujarnya.
Lebih lanjut Ia mengatakan, dalam konsep pencegahan korupsi, Jawa Timur akan menjadi sarang OTT KPK ke depan. Pasalnya, bahwa indikasi Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono pernah menjadi pelaku dugaan gratifikasi di lingkungan Kemensos Jatim.
"Penjelasan apakah Jawa Timur akan menjadi sarang OTT KPK, terlihat bahwa
mulai semangatnya KPK untuk membuka kasus-kasus lama terkait Bansos, Bantuan Keuangan Propinsi dsb," ungkap pria gondrong ini.
Maki Jatim tetap akan memposisikan lembaga dalam melakukan peran fungsi pengawasan dan akan lebih melekat kedepannya," tambahnya.
Menurut Heru, bahwa pelantikan Adhy Karyono diduga sarat dengan kepentingan politik 2024, dimana MAKI Jatim sangat meyakini sebuah kontruksi politik kuat dengan masuknya pejabat Kemendagri sebagai PJ Gubernur Jawa Timur.
"Yang kami duga adalah Pak Akmal dari Kemendagri nantinya, sehingga konstruksi politik ini menjadi sebuah jaminan bahwa penguasa lama akan menjadi pemimpin lagi. Tidak bicara semangat menjadi seorang teknokrat tetapi lebih ke arah jongos demi kepentingan politik saja. Sehingga Maki Jatim khawatir bahwa roda pembangunan di Jawa Timur akan sedikit terhenti karena Sekdaprov Jatimnya didapat dari hasil kompromi politik, yg notabene akan selalu mengedepankan investasi politik daripada menggerakkan roda pembangunan Jawa Timur ke depan," pungkasnya. (Dre)
Editor : Redaksi