SAMPANG, (suara-publik.com) -- Aroma perusahaan migas asal Malaysia, Petronas Carigali ingkar janji dari kesepakatan notulen saat audisi beberapa hari lalu. Petronas Carigali kini menjadi sorotan karena dinilai tidak bertanggung jawab atas kerusakan rumpon milik nelayan di perairan Pantura Sampang, Madura, Selasa (29/07/2025).
Ironisnya, Petronas terkesan berlindung di ketiak Bupati Sampang. Mereka meminta pada nelayan dan aktivis untuk menyampaikan keluhan langsung pada orang nomor satu di Sampang, H. Slamet Junaidi tersebut.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Senior Manager Corporate Affairs & Administration Petronas Carigali Indonesia, Erik Yoga, saat diwawancarai secara investigatif pada Senin, (28/07/2025).
Dalam pesan WhatsApp yang dikirimkan kepada wartawan media ini, Erik Yoga menulis bahwa Petronas hanya menjalankan arahan dari kepala daerah.
“Arahan dari Pak Bupati agar panjenengan merapat ke Pemkab, kalau ada keluhan atau permintaan klarifikasi,” tulis Erik Yoga dalam pesan singkatnya.
Lebih lanjut, Erik mengaku bahwa dirinya secara langsung diminta oleh Bupati Sampang untuk mengarahkan seluruh pihak yang menyuarakan kerusakan rumpon agar menyampaikannya ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang.
“Saya diminta beliau agar semua pihak yang terkait keluhan-keluhan rumpon ini diarahkan ke Pemkab,” tulis Erik dalam pesan tersebut.
Hanafi, aktivis Ormas Pro Jokowi Kabupaten Sampang. Mengecam sikap Petronas yang melempar tanggung jawab, Ia dalam pesan WhatsApp nya menilai Erik Yoga dan Petronas telah berupaya lari dari kewajiban hukum dan moral.
“Kenapa malah dilempar ke bupati? seharusnya Petronas, PT Elnusa, dan SKK Migas segera mengganti kerugian rumpon milik nelayan. Jangan berlindung di balik pemerintah daerah,” tegas Hanafi.
Hanafi juga mempertanyakan posisi Bupati Sampang dalam proyek eksplorasi migas ini. Ia menilai keterlibatan Bupati terkesan membela perusahaan asing daripada melindungi hak-hak masyarakatnya sendiri.
“Memangnya Bupati ini sebagai apa. Kok sampai pasang badan seakan jadi pahlawan untuk perusahaan asing," sindirnya tajam.
Nada serupa juga dilontarkan oleh Imron, aktivis pembela nelayan asal Sokobanah. Ia menilai Petronas dan SKK Migas telah melanggar komitmen yang sebelumnya telah disepakati bersama para perwakilan nelayan.
“Petronas dan SKK Migas ini harus komitmen dong. Dalam notulen pertemuan di Bebek Sinjay, disepakati akan ada audiensi terbuka mengenai transparansi pembayaran ganti rugi rumpon yang telah diberikan kepada PT Elnusa. Tapi sekarang kenapa justru diarahkan ke Bupati? Jangan-jangan uang ganti rugi itu sudah dialihkan atau masuk ke pihak tertentu, termasuk Bupati Slamet Junaidi,” ujar Imron dengan nada curiga.
Sebagai bentuk protes, para nelayan yang tergabung dalam aliansi pembela rumpon berencana melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di beberapa titik strategis. Aksi tersebut rencananya akan berlangsung selama dua hari berturut-turut.
“Kalau tidak ada penyelesaian, ribuan nelayan akan turun ke lapangan. Hari pertama kita demo ke objek vital nasional Rig Bukit Tua dan kantor Petronas di Gresik. Hari kedua kita akan lanjut ke SKK Migas Jabanusa. Tuntutannya jelas: ganti rugi rumpon harus diselesaikan tanpa intervensi pihak luar, apalagi dari birokrasi lokal," pungkasnya. Lex
Editor : suarapublik