GRESIK, (suara-publik.com) – Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik menggelar kegiatan pelatihan dan sosialisasi mitigasi bencana bagi perangkat desa dan kelurahan sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Balai Desa Banjarsari, Senin (13/7/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gresik, Drs. Sukardi, memberikan pemaparan mengenai langkah-langkah pencegahan, penanganan awal, serta mitigasi bencana yang harus dipahami oleh masyarakat dan pemerintah desa.
Sukardi menjelaskan, saat terjadi bencana masyarakat diharapkan mampu melakukan tindakan darurat secara cepat dan tepat sesuai kemampuan yang dimiliki, sebelum melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah desa maupun petugas terkait untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
"Melalui pelatihan ini, kami berharap setiap desa memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan dasar dalam penanggulangan bencana. Dengan demikian, desa dapat menjadi lebih tangguh, sigap, dan mampu meminimalkan risiko saat terjadi bencana," ujar Sukardi.
Selain BPBD, kegiatan tersebut juga menghadirkan anggota DPRD Kabupaten Gresik, Sudadi dari Fraksi PAN, yang memberikan edukasi kepada peserta terkait pentingnya keselamatan diri saat menghadapi kondisi darurat.
Menurut Sudadi, dalam situasi bencana, keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama. Warga diminta segera menyelamatkan diri terlebih dahulu sebelum melakukan langkah-langkah lain untuk mendapatkan bantuan.
"Apabila terjadi bencana besar, utamakan keselamatan diri dan keluarga. Setelah berada di tempat yang aman, segera laporkan kepada pemerintah desa atau instansi terkait agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat," tegas Sudadi.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan berbagai persoalan maupun kebutuhan bantuan kepada pemerintah desa apabila mengalami kesulitan dalam penanganan musibah maupun pelayanan publik lainnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Fraksi PPP Dapil Cerme–Duduksampeyan, Imam Syaifudin, menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah desa apabila masyarakat mengalami kendala administrasi atau pengurusan surat-menyurat.
"Jika ada hambatan dalam pengurusan administrasi, masyarakat dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah desa agar diketahui letak permasalahannya dan dapat diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku," ujar Imam Syaifudin.
Melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Gresik berharap terwujudnya desa-desa tangguh bencana yang memiliki kemampuan mitigasi, kesiapsiagaan, serta respons cepat dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. (Mar)
Editor : Redaksi