GRESIK, (suara-publik.com) – Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution memperkuat sinergi dengan kalangan pekerja melalui silaturahmi bersama para Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (DPC SP/SB) yang tergabung dalam SEKBER Gresik, Jumat (13/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Aula Rupatama Sarja Arya Racana Lantai 3 Polres Gresik, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 214, Kecamatan Kebomas, tersebut dihadiri sekitar 20 peserta. Forum ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga membahas penguatan Desk Ketenagakerjaan Polres Gresik dan implementasi program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN).
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik Zainul Arifin, Kabid Hubungan Industrial Utut Adianto, jajaran Pejabat Utama Polres Gresik, serta sejumlah pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh dari berbagai konfederasi dan federasi.
Dalam sambutannya, Kapolres Gresik menegaskan bahwa komunikasi antara kepolisian, pemerintah daerah, perusahaan, dan serikat pekerja harus dibangun secara terbuka. Menurutnya, persoalan ketenagakerjaan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hingga berkembang menjadi konflik yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Terlebih, Kabupaten Gresik tengah menghadapi agenda penting pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027. Persoalan pengupahan harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, sekaligus keberlangsungan dunia usaha dan iklim investasi.
"Melalui silaturahmi ini, kami ingin membangun komunikasi dan kemitraan yang baik dengan seluruh serikat pekerja. Apabila terdapat persoalan ketenagakerjaan, baik menyangkut hak-hak pekerja, dugaan tindak pidana di lingkungan kerja, maupun permasalahan lain yang berpotensi mengganggu kamtibmas, silakan segera dikomunikasikan kepada Polres Gresik," ujar AKBP Ramadhan Nasution.
Ia menjelaskan, Desk Ketenagakerjaan diharapkan menjadi wadah pelayanan, komunikasi, koordinasi, sekaligus fasilitasi penanganan pengaduan pekerja sesuai tugas dan kewenangan kepolisian.
Polres Gresik, lanjutnya, akan mengedepankan pendekatan persuasif, profesional, dan proporsional dengan melibatkan Disnaker serta instansi terkait. Setiap persoalan akan diklasifikasikan secara tepat agar dugaan tindak pidana ditangani melalui mekanisme hukum, sedangkan perselisihan hubungan industrial dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang.
Kapolres juga menekankan pentingnya program POLIRAN sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya pengangguran.
"Kami berharap POLIRAN tidak hanya menjadi program Polri semata, tetapi menjadi gerakan kolaboratif antara Polri, pemerintah daerah, perusahaan, serikat pekerja, dan seluruh elemen masyarakat. Kehadiran Polri tidak hanya dirasakan dalam menjaga keamanan, tetapi juga melalui kepedulian terhadap persoalan sosial yang dihadapi masyarakat," tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Polres Gresik telah menjalin sinergi dengan Disnaker melalui sejumlah kegiatan, termasuk pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Kolaborasi tersebut ke depan juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan job fair di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE guna memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya warga Gresik.
Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Gresik Zainul Arifin mengapresiasi langkah Kapolres dalam membangun komunikasi melalui Desk Ketenagakerjaan. Ia menyebut pembahasan UMK 2027 menjadi salah satu agenda penting yang membutuhkan keterlibatan unsur pekerja dan pengusaha.
Menurut Zainul, pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya, Disnaker akan mempertemukan unsur serikat pekerja dan pengusaha melalui Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik.
Ia berharap keberadaan Desk Ketenagakerjaan mampu membantu melakukan mitigasi dini terhadap berbagai persoalan hubungan industrial agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Dalam forum tersebut, Kasat Intelkam Polres Gresik AKP Bagas Indra Wicaksono memaparkan sejumlah persoalan yang kerap menjadi keluhan pekerja. Di antaranya dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, pembayaran upah di bawah UMK, tidak terpenuhinya pesangon dan kompensasi, perselisihan serikat pekerja dengan perusahaan, hingga pelanggaran ketentuan waktu kerja dan hak normatif buruh.
Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam menindaklanjuti setiap pengaduan. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, penanganannya akan dikoordinasikan dengan Satreskrim. Sementara persoalan yang masuk ranah perselisihan hubungan industrial akan diteruskan kepada Disnaker sesuai mekanisme yang berlaku.
Sejumlah pimpinan serikat pekerja dalam kesempatan tersebut turut menyampaikan berbagai aspirasi. Persoalan sistem outsourcing, dugaan pembayaran upah di bawah UMK, pemenuhan hak pesangon, hingga kejelasan penanganan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan menjadi sorotan utama.
Para perwakilan buruh berharap Desk Ketenagakerjaan tidak berhenti sebatas pembentukan wadah koordinasi, tetapi benar-benar mampu memberikan kepastian pelayanan dan tindak lanjut atas setiap laporan yang masuk.
Mereka juga meminta adanya kesamaan persepsi antara kepolisian dan Disnaker dalam membedakan persoalan yang mengandung unsur pidana dengan perselisihan hubungan industrial. Selain itu, komunikasi rutin dengan Kapolres diharapkan dapat terus dilakukan agar aspirasi pekerja memperoleh ruang penyampaian yang terbuka.
Terkait pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum, kalangan serikat pekerja juga berharap Polres Gresik tetap mengedepankan pendekatan humanis, mengutamakan keselamatan, serta menghindari tindakan represif.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, AKBP Ramadhan Nasution menyatakan seluruh aspirasi akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bersama jajaran terkait, terutama Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, serta Disnaker Kabupaten Gresik.
Kapolres menegaskan, Desk Ketenagakerjaan merupakan bagian dari program prioritas pimpinan Polri yang harus dijalankan secara serius, profesional, dan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Masyarakat yang hendak menyampaikan pengaduan akan diarahkan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), kemudian dikoordinasikan dengan fungsi terkait. Jika ditemukan unsur pidana, penanganan selanjutnya dilakukan oleh satuan yang berwenang.
"Kami dari Polres Gresik berkomitmen melaksanakan Desk Ketenagakerjaan secara maksimal. Setiap laporan dan pengaduan masyarakat akan kami tindak lanjuti dengan mengedepankan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi bersama Disnaker Kabupaten Gresik. Kami ingin setiap persoalan mendapatkan penanganan yang tepat sesuai aturan dan kewenangan masing-masing," tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Kapolres meminta Kasat Intelkam menjadwalkan kembali pertemuan dengan perwakilan serikat pekerja. Komunikasi secara berkala dinilai penting untuk membangun kepercayaan sekaligus mencegah persoalan ketenagakerjaan berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan Desk Ketenagakerjaan benar-benar berjalan efektif. Sebab, bagi kalangan buruh, keberadaan wadah pengaduan tidak cukup hanya dengan koordinasi dan pertemuan, tetapi harus dibuktikan melalui pelayanan yang responsif, penanganan laporan yang jelas, serta kepastian tindak lanjut terhadap setiap persoalan pekerja. (74ck)
Editor : Redaksi