GRESIK, (suara-publik.com) – Ancaman banjir akibat luapan Kali Lamong serta potensi bencana angin puting beliung menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Gresik. Melalui DPRD Kabupaten Gresik, pemerintah daerah menggelar pembahasan penanggulangan bencana bersama jajaran pemerintah kecamatan dan desa di Pendopo Kecamatan Cerme, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan tersebut difokuskan pada upaya pencegahan, kesiapsiagaan, serta pencarian solusi konkret untuk meminimalkan dampak bencana, khususnya bagi desa-desa yang berada di sepanjang aliran Kali Lamong.
Camat Cerme, Umar Hasyim, mengungkapkan bahwa wilayah Kecamatan Cerme termasuk kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana banjir maupun angin puting beliung. Kondisi geografis sejumlah desa yang berdekatan dengan Kali Lamong membuat kesiapsiagaan menjadi kebutuhan mutlak.
Menurutnya, masyarakat Cerme memang sudah terbiasa menghadapi banjir. Namun, kondisi tersebut bukan alasan untuk menganggap ancaman bencana sebagai persoalan biasa.
"Setiap desa, khususnya yang berada di sekitar Kali Lamong, harus selalu siap siaga. Masyarakat memang sudah terbiasa menghadapi banjir, tetapi kewaspadaan tetap harus menjadi prioritas karena bencana tidak bisa diprediksi," tegas Umar Hasyim.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Gresik telah melakukan berbagai upaya penanganan, di antaranya melalui pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan tanggul dan pengerukan di sepanjang bantaran Kali Lamong. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko luapan air yang selama ini mengancam permukiman warga.
Umar juga meminta pemerintah desa segera berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan maupun kabupaten apabila terjadi kondisi darurat. Kecepatan penyampaian informasi dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan tanpa menunggu dampak bencana semakin meluas.
Selain persoalan kebencanaan, ia mendorong pemerintah desa agar aktif menyampaikan kebutuhan dan prioritas pembangunan melalui konsultasi maupun pengajuan proposal kepada pemerintah daerah.
"Desa jangan bosan berkonsultasi dengan pemerintah daerah. Apa yang menjadi kebutuhan dan prioritas pembangunan desa harus disampaikan. Jangan bosan pula mengajukan proposal agar program yang dibutuhkan masyarakat bisa diperjuangkan," ujarnya.
Sementara itu, Kamjawiyono dari Fraksi Partai Gerindra, anggota DPRD Kabupaten Gresik Dapil Driyorejo–Wringinanom, menjelaskan bahwa penanganan Kali Lamong tidak bisa dilakukan sepihak oleh pemerintah kabupaten. Pasalnya, terdapat batas kewenangan antara pemerintah daerah dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.
Karena itu, menurutnya, diperlukan koordinasi dan kerja sama lintas instansi agar penanganan banjir dapat berjalan efektif, mulai dari normalisasi aliran sungai hingga pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
"Kali Lamong berkaitan dengan wilayah kewenangan Bengawan Solo. Ada batas kewenangan pemerintah daerah dan BBWS. Karena itu, satu-satunya jalan adalah memperkuat kerja sama agar persoalan banjir bisa ditangani bersama," jelas Kamjawiyono.
Ia juga mengingatkan masyarakat yang tinggal di sekitar Kali Lamong agar meningkatkan kewaspadaan ketika curah hujan tinggi dan debit air mulai meningkat. Begitu pula terhadap ancaman angin puting beliung, warga diminta segera mencari tempat berlindung yang aman demi menghindari korban jiwa.
Dalam kesempatan tersebut, Kamjawiyono turut mengimbau masyarakat yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) agar segera mengurusnya. Kelengkapan administrasi kependudukan dinilai penting untuk mendukung ketepatan pendataan penerima bantuan sosial agar tidak salah sasaran.
Senada dengan itu, Bustami Hazim, S.E., dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Gresik Dapil Bawean, menyebut Kecamatan Cerme sebagai salah satu wilayah yang membutuhkan perhatian serius dalam penanganan bencana.
Menurutnya, kondisi geografis Cerme yang relatif rendah menjadikan kawasan tersebut rentan terhadap genangan dan banjir, terutama ketika intensitas hujan meningkat dan aliran Kali Lamong meluap.
"Wilayah Cerme termasuk daerah rawan bencana, baik banjir maupun angin puting beliung. Ini harus kita antisipasi bersama. Diperlukan kewaspadaan, kerja sama, dan semangat bahu-membahu antara pemerintah dan masyarakat apabila bencana terjadi," ungkap Bustami.
Ia menambahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah penanggulangan, termasuk rencana pembebasan lahan untuk pembangunan waduk retensi banjir di kawasan Tambak Beras. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk menampung limpasan air dan mengurangi risiko banjir di wilayah Cerme.
Selain penanganan bencana, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur jalan beton di desa-desa serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui program Posyandu.
Pertemuan tersebut juga membuka ruang dialog antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan anggota DPRD Kabupaten Gresik. Forum ini dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai persoalan serta kebutuhan pembangunan yang selama ini dihadapi masing-masing desa.
Bustami menegaskan, persoalan di tingkat desa tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian. Diperlukan komunikasi terbuka dan sinergi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah agar setiap persoalan mendapatkan penanganan sesuai kewenangan dan skala prioritas.
"Mari kita pecahkan bersama setiap permasalahan yang ada di desa. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, sehingga dibutuhkan komunikasi, koordinasi, dan kebersamaan untuk mewujudkan pembangunan serta keselamatan masyarakat," pungkasnya.
Pembahasan ini menjadi pengingat bahwa penanggulangan banjir Kali Lamong tidak cukup hanya mengandalkan kesiapsiagaan warga saat air meluap. Diperlukan langkah pencegahan yang terencana, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, serta sinergi berkelanjutan antara Pemkab Gresik dan BBWS Bengawan Solo agar masyarakat di kawasan rawan bencana tidak terus-menerus dihantui ancaman banjir setiap musim hujan. (Mar/74ck)
Editor : Redaksi
