Laporan: Iqbal.
Jakarta, suara-publik.com - Kebijakan kantor Sekretariat Negara dalam pengelolaan kebijakan didalam Pengelolaan di Pusat Komplek Kemayoran yang dinilai selalu timpang. Bahkan kali ini telah menyayat hati warga muslim di Kemayoran, yang akhirnya mendorong terbentuknya Komunitas Muslim Kemayoran.
Hal itu dikatakan salah seorang tokoh pemuda muslim Imam Akbar yang menjelaskan terbentuknya Masyarakat Muslim Kemaroyan. Berawal dari putusan PPKK terkait Sholat Ied di Masjid Alhuda dijalan H. Benyamin Sueb yang tidak disetujui perijinannya oleh pihak Setneg atau PPKK. Kamis,(3105/18).
”Sangat menyakiti hati umat muslim di Kemayoran,”ucap Imam Akbar. Untuk itu Masyarakat Muslim Kemayoran akan meminta PPKK memberikan izin secara tertulis kepada masjid Alhuda. “ Kami juga akan melakukan aksi damai terkait masalah kebijakan itu,” imbuhya.
Ironisnya menurut Imam Albar, Cafe remang remang yang membuat resah masyarakat, tanpa memiliki izin malah dibiarkan. “ Tapi kalau buat hal ibadah malah dilarang,” tandasnya.
Sementara itu Irfan Abdurachman menambahkan, Masyarakat Muslim Kemayoran akan melayangkan surat kepada Camat dan Polsek Kemayoran sebagai pelayan masyarakat untuk menurunkan pasukannya agar segera membersihkan wanita Penjajah seks komersial dipinggiran jalan. Sebab ini yang mencoreng nama baik Kemayoran, sekaligus menutup tempat tersebut dalam waktu 2x24 jam didampingi oleh seluruh elemen warga kemayoran.
Lebih lanjut Haji Suhadi mengungkapkan, Umat islam kemayoran ditantang oleh Sekneg melalui PPKK untuk berulah. Larangan tersebut sepertinya tidak masuk akal karena jauh sebelum PPKK dipimpin oleh Dirut baru ini (Dwi nugroho).
Keberadaan PPKK sejak Dirut PPKK terdahulu mulai dari H Abd Muis sampai Tabri tidak pernah melakukan pelarangan terhadap pelaksanaan sholat Iedul Fitri dilokasi tersebut. “ Salah kaprah, kebijakan Dirut tidak pernah memperhatikan kepentingan warga selama ini, telah banyak berbuat kesalahan yang harus di lawan,” pungkasnya. (Iqb)
Editor : Redaksi