Laporan : Mahfud Susyanto
BONDOWOSO, suara-publik.com - Polemik pengangkatan Direksi BUMD Bondowoso Gemilang makin memanas. Bupati Amin Said Husni yang sebentar lagi mengakhiri masa tugas nya, seharusnya tidak mengambil kebijakan mengakat Direksi PT. Bogem. Karena orang yang dipercaya menjadi awak Badan Usaha Milik Daerah Bondowoso tersebut, belum tentu sejalan dengan kebijakan ekonomi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
Bahkan di DPRD Bondowoso banyak yang mengkritisi kebijakan Bupati tersebut, sehingga salah satu Fraksi mengusulkan membentuk Pansus Direksi PT. Bogem.
Sementara itu, Ketua panitia khusus (Pansus) Badan usaha milik daerah (BUMD) Bondowoso Gemilang (Bogem), Abdul Majid, terkait pendirian Bogem mengaku sudah selesai pada tahun 2016. Bahkan sudah disahkan menjadi Perda. "Pansus sudah selesai tahun 2016, dan sudah di sahkan menjadi Perda Bondowoso Gemilang,"kata politikus Gerindra ini.
Menurutnya, tugas pansus sudah selesai, karena semua pihak sudah menyetujui untuk mendirikan BUMD PT Bondowoso Gemilang. Namun, terkait dengan penyertaan modal tidak masuk dalam pembahasan. "Hasilnya pansus menyetujui di bentuknya BUMD, dengan modal awal pendirian 50 juta,"ujarnya.
Sementara itu, anggota fraksi PDI Perjuangan kabupaten Bondowoso, Bambang Suwito, kaget ketika Bupati Amin Said Husni, sudah melantik struktur kepengurusan Bogem. Sebab, belum ada pembahasan lebih lanjut.
"Kalau kemudian ada informasi ada penyertaan modal kepada Bogem, ini menyalahi aturan, karena sampai saat ini tidak pembasahan mengenahi masalah itu,"tegasnya. Namun demikian, kalau penyertaan modal terealisasi, maka DPRD akan mengambil sikap untuk mempertanyakan mekanismenya kepada pemerintah. Karena itu menyangkut anggaran daerah.
"Kita berharap hal itu tidak terjadi, kalau itu terjadi kita akan mengambil langkah. Bila perlu kita akan menggalang dukungan di DPRD untuk membentuk pansus,"imbuhnya.
Informasi yang berkembang dikalangan politisi di Tenggarang, PT Bogem terancam tidak diberi Modal, karena DPRD tidak diajak bicara.
Editor : Redaksi