Laporan : Sus/Taufiq/Rehan
BONDOWOSO, (Suara-Publik.com) Plt Kepala Bappeda Kabupaten Bondowoso, Agung Trihandono, ketika dikonfirmasi terkait uji publik RPJMD menjelaskan, kegiatan itu bukan uji publik akan tetapi konsultasi publik Rancanngan awal RPJMD. Agung juga mengaku, jika kegiatan yang dilaksanakan pada hari Senin, (29 /10 /2018) kemarin sudah koordinasi dengan Bupati.
"Kami sudah melakukan kordinasi dengan bapak Bupati terkait RPJMD, jadi uji publik ini di buka tadi dan akan berakhir pada tanggal 9 November mendatang,"kata Agung.
Menurutnya, dimasa jeda waktu itu pihaknya perlu masukan dari OPD sebelum berkonsultasi ke Provinsi Jawa timur. "Saya rasa semua kita undang untuk tim transisi dari pemerintah Sabar, kita sudah mengirimkan surat kepada Abuya Hasan.” Ujarnya.
Sebelumnya, ketua FPPP H Imam Tahir mengemukakan, jika kegiatan yang dilakukan oleh Plt Kepala Bappeda, tidak pernah memberitahukan kepada Bupati dan Wakil Bupati. "Saya sudah menanyakan kepada Bupati dan Wakil Bupati, ternyata Bappeda tidak pernah memberi tahu Bupati dan wakil Bupati, termasuk juga kepada Plt Sekda, saya lebih percaya jawaban Bupati,"ungkap Imam Tahir.
Karena tidak pernah memberi tahu kepada pimpinan, kata Imam Tahir, dianggap telah melampaui kewenangan Bupati dan wakil Bupati. Bahkan, yang paling disesali adalah partai pengusung tidak dilibatkan, hanya saja diundang melalui whatsapp (WA), sehingga terkesan ada adu domba antar partai.
Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bondowoso, Andi Hermanto, mengaku tidak pernah mendapatkan undangan dari Bappeda, hanya ketua FPDIP yang mendapat undangan dari salah satu pengurus PPP, itupun bukan undangan resmi kepada pengurus organisasi.
"Sangat tidak etis, ketika organisasi Partai politik hanya diundang melalui WA, ini sudah keterlaluan,"ucap Andi.
Editor : Redaksi