MOJOKERTO(suara-publik.com)-Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Kasi Pendma) pada Depag Mojokerto, Drs. Sahid, MM, diduga melakukan pungutan liar (pungli). Modusnya, untuk kegiatan Verifikasi dan Validasi (VerVal) Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) kepada para Guru RA, MI,MTs dan MA Se–Kabupaten Mojokerto. Guru RA dikenakan Rp. 150.000,-MI Rp. 250.000,- MTs dan MA : Rp. 300.000,-.
Sumber kepada suara-publik.com (Suara Publik Grup) menjelaskan, di Kantor Kemenag melalui Kasi Pendma ada kegiatan pelantikan NUPTK. Biayanya sangat mahal, itu melibatkan guru RA, MI, MTs dan MASe–Kabupaten Mojokerto.
Kasi Pendma pada Kemenag Kabupaten Mojokerto, Drs. Sahid, MM ketika dikonfirmasi suara-publik.com membenarkan hal ini. ‘’Begini mas, saya ceritakan kronologisnya ya. Jadi saya selaku Kasi Pendma pada Kemenag Kabupaten Mojokerto, itu terima Email dariKanwil terkait dengan aplikasi urusan NUPTK guru. Baik itu untuk guru yang belum NUPTK atau yang sudah NUPTK harus ikut aplikasi yang baru ini, yaitu program Pangkalan Data Mutu Pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PADAMU NEGERI),” bebernya.
Dan isi dari surat itu sebenarnya, lanjutnya, Kemenag Propinsi Jawa Timur lewat dan kontak Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMD) menyuruh Kemenag Kabupaten Mojokerto untuk menyiapkan; 1. Dana, 2. tenaga operator di Pendma, 3. Tenaga operator di masing–masing Kecamatan, 4. Tenaga operator di lembaga. Karena ini sifatnya sangat mendesak dan tidak didukung oleh anggaran DIPA.
“Makasaya setelah mendapatkan surat itu, mengumpulkan Staf Kasi Pendma, KKM, danSatuan Kerja, karena orang–orang itu, menurut saya adalah orang yang bisadiajak ngomong terkait surat tersebut,’’ katanya berbelit.
Masih Sahid, soal biaya itu memang benar. “Guru RA, MI, MTs dan MA yang mengikuti VerVal NUPTK dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000 – Rp. 300.000. Tapi itu diputuskan pada saat waktu rapat, dan biaya itu sudah disepakati oleh semua guru – guru yang hadir dalam rapat pada saat itu,’’ketusnya. (tawi)
Editor : Pak RW
