Surabaya Suara-Publik.com, Pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersakala Besar(PSBB)di Jawa Timur khususnya di Surabaya Raya hingga tahap ke 3 dianggap gagal dan kurang efektif, hal tersebut dikarenakan masih banyaknya pengaduan dari masyarakat Surabaya yang belum mendapatkannya bantuan sosial (bansos) dampak covid19.
Data penerimaan yang dianggap carut marut hingga wacana penggelontoran anggaran senilai 161 Miliar melalui APBD kota Surabaya untuk penangan dampak covid19 di Surabaya juga dirasa hanya sekedar isu yang sengaja digelindingkan.
Dalam kaitan kaitan tersebut, banyak masyarakat yang berspekulasi bahwa isu tersebut sengaja digelindingkan hanya untuk meredam keresahan masyarakat yang benar benar terdampak atas pemberlakuan PSBB,atau bisa jadi anggaran sudah diturunkan namun disalurkan melalui jalur kepentingan politik.
Karena diduga kuat dipergunakan kendaraan oknum Kepala Dinas yang maju menjadi calon Walikota Surabaya.
Achmad Anugrah selaku Ketua LSM GARAD Indonesia saat dalam acara Ngopiko(Ngobrol Pinggir Kota) yang dalam tema PSBB Jilid 2 yang dianggap gagal, mengatakan bahwa status Surabaya ini terkesan ngambang. "Sperti yang sudah dipertontonkan, bahwasanya saat rapat pengambilan keputusan pemberlakuan PSBB, Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya menyatakan WalkOut(WO), hal ini lah yang menjadi polemik di masyarakat sehingga menimbulkan spekulasi bahwa Walikota terbaik di dunia tersebut bukan seorang petarung untuk memperjuangkan nasib rakyatnya, dan hal itu juga yang membuat masyarakat menilai terjadinya polemik antara Gubernur dan Walikota",ujar Achmad Garad.
Andai saja Walikota Surabaya tersebut, berani bersikap seperti yang diperlihatkan saat tanaman yang diinjak injak waktu lalu, besar keyakinan masyarakat Surabaya akan mendukung dan membela, karena banyak masyarakat menilai bahwa Risma tidak sepakat dengan adanya pemberlakuan PSBB .
"Bagaimana PSBB bisa berlaku maksimal, jika kebutuhan masyarakat yang terdampak saja masih banyak yang belum terpenuhi, lah sekarang malah oleh Kofifah(Gubernur Jatim) memutuskan untuk memperpanjang PSBB jilid 3, yang saya rasa malah akan menimbulkan polemik baru dimasyarakat",imbuh Achmad Garad.
Sementara itu, Tjoejoek Supariono selaku anggota komisi D DPRD Surabaya fraksi PSI saat dikonfirmasi melalui nomor WA pribadinya atas carut marutnya bansos(bantuan sosial) di Surabaya mengatakan bahwa sumbernya bukan dari kota.
"Carut marutnya bansos itu sumbernya dari Kemensos, bukan kota dan untuk penanganan sudah progres perbaikan,namun ada juga yang perlu disayangkan, ada masyarakat yang saya temui dilapangan dan mendapat bantuan 600 ribu buat hidup malah dipergunakan untuk beli baju lebaran padahal hidup mereka susah.
Sementara untuk penanganan covid usul PSI supaya melibatkan IDI sudah direspon oleh Pemkot dan untuk Rumah Sakit sementara juga disiapkan",ujar Tjoejoek Politikus PSI Surabaya yang lolos dari Dapil 4 tersebut.
Saat ditanya terkait sikapnya atas perlakuan Dinsos Kota Surabaya yang dianggap pernah memimpong media saat penggalian informasi terkait data penerima bansos. Tjoetjoek menanggapi dengan serius",ini kita sudah dorong Dinsos supaya mempertanyakan kepada Kemensos dasar data apa yang digunakan,padahal Dinsos sudah memberikan data yang diisi RT dan RW terbaru.
Dan untuk perlakuan yang dianggap memimpong kawan kawan media ini nanti kita akan menegur Kadinsos di waktu hearing nanti dan seharusnya terbuka kepada kawan kawan media supaya informasi bisa terbuka",tutup Tjoejoek
Editor : Redaksi
