suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

Ajukan Pledoi, Pengacara Minta Oknum Pendeta HL Dibebaskan Dalam Kasus Dugaan Pencabulan.

avatar suara-publik.com
suara-publik.com leaderboard

Surabaya - suara-publik.com - Sidang kasus dugaan pencabulan Pendeta HL terhadap jemaat IW kembali dilanjutkan. Agenda kali ini adalah, para penasihat hukum terdakwa melayangkan pledoi atau pembelaan dari tuntutan sepuluh tahun penjara yang sebelumnya diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sidang dengan agenda pembelaan dengan Ketua majelis hakim, Johanis Hehamony digelar secara tertutup.

Usai sidang, Penasehat Hukum, Abdurrahman Saleh mengatakan, dalam pledoi yang diajukan nya meminta majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang dinilai tak terbukti bersalah secara hukum untuk membebaskan kliennya.

"Jadi saya tetap menyatakan bahwa Pak HL tidak terbukti secara sah dalam melakukan perbuatan-perbuatan pidana Itu (pencabulan)," ujarnya saat di temui suara-publik.com usai sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Kamis, (17/9/2020).

"Ya tentu saja, Pak HL harus bebas hukum," tambah Abdurrahman.

Menurut Abdurrahman, ada beberapa point yang menjadi pertimbangan majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari ancaman hukuman. "Bahwa dalam fakta persidangan ini hanya bermaksud menganalisa tentang keabsahan dan rangkaian peristiwa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan hukum.

Undang-undang yang dipakai adalah Undang -undang no 3 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, lalu tiba -tiba diganti tuntutannya dengan memasukkan Undang-undang no 35 tahun 2014, Ini kan sangat janggal sekali, " beber Abdurrahman.

"Padahal dakwaan adalah ukuran pemidanaan bukan tuntutan. Yang pertama ukuran pemidanaan adalah surat dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa, tercantum di dalam pasal 143 kitab undang-undang hukum acara pidana.

Memasukan tuntutannya terdakwa tidak pernah didakwakan tahu-tahu muncul, itu yang saya sampaikan tadi, otomatis adalah sebuah pelanggaran hukum,” tambahnya.

Selain Itu, Dia menjelaskan, untuk membuktikan unsur pidana (pencabulan) harus disertai beberapa unsur yang menguatkan hukum. "Seharusnya alat bukti Itu ada, tapi kenyataannya seperti visum dan saksi tidak ada. Tapi sebaliknya, bila merujuk pada bukti surat pernyataan, Itu bukan bukti hukum.

Kenapa ? Kalau hukum pidana yang dicari adalah kebenaran material bukan kebenaran formil," tegas Abdurrahman.

Penasehat Hukum mengharapkan, agar hakim bekerja secara profesional, berani dan berdasarkan fakta Hukum. "Jadi saya mohon kepada hakim untuk membaca surat dakwaan dan surat tuntutannya tidak sama. Untuk Itu hakim harus ada keberanian hukum dalam mengadili berdasarkan fakta bukan berdasarkan opini. Karena Selama ini kan Pak Hanny sudah di justice, diopinikan ke masyarakat bahwa Dia pelakunya," tandasnya. (Dre)

Editor : Redaksi

suara-publik.com skyscraper