suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

Endus Mafia Proyek Alkes, Kakma Lapor ke Kejati.

avatar suara-publik.com
Foto: Ketua KAKMA saat melapor ke Kejati.
Foto: Ketua KAKMA saat melapor ke Kejati.
suara-publik.com leaderboard

Surabaya, Suara Publik.com - setiap tahun trilyunan rupiah APBD Jawa Timur digunakan untuk belanja kesehatan. Tercatat 40% lebih dialokasikan untuk RSUD Dr Soetomo.

Pada Tahun Anggaran 2017, belanja Alkes dan Aldok diduga menjadi ajang pencarian mainan mafia sehingga rugikan keuangan daerah.

Kamis ( 8/10), Komunitas Anti Korupsi dan Manipulasi Anggaran( KAKMA) mendatangi Kejaksaan Tinggi Jatim, dengan membawa segebok dokumen. "Tujuan KAKMA kemari adalah melaporkan dugaan korupsi pengadaan alkes dan Aldok pada RSUD Dr. Soetomo dan RSUD Karya Husada batu. kami menduga pada dua RSUD tersebut ada korupsi ratusan miliar" ujar Saifudin ketua KAKMA kepada media seusai melapor ke kejati.

Saifudin menjelaskan bahwa pada RSUD Dr.Soetomo pada waktu itu tercatat ada 616 paket pengadaan dengan beragam caranya mulai penunjukkan langsung, e-purchasing, lelang dan pemililihan langsung.

Selain itu tercatat Rp.400 miliar lebih dipakai untuk pembelian alkes dan alat kedokteran. "hampir 85% pengadaan tersebut dilakukan dengan cara e-purchasing/e katalog" urainya.

Lebih jauh Saefudin mengatakan bahwa ditahun 2017 hampir tidak ada satupun penyedia jasa yang tercatat dalam situs e catalog LKPP yang menyedia barang alkes dan alat kedokteran untuk wilayah Kota Surabaya. Kalaupun ada hanya untuk obat-obatan saja. "Lantas kalau pakai e- purchasing, belinya kepada siapa?" Tanyanya.

KAKMA menduga hal ini karena adanya campur tangan mafia pengadaan. " Semua penyedia alkes dan Aldok tahu siapa sosok mafia ini. Kami menyebutnya Drg D. Dalam beroperasinya masih pakai cara- cara kuno seperti "nyatut" nama- nama Aparat Penegak Hukum(APH), "kata Saifudin.

Dengan sistem e- purchasing maka keputusan untuk beli ada pada PPK, Drg D mempengaruhi PPK secara langsung maupun tidak langsung agar melakukan pembelian terhadap perusahaan yang telah disiapkan.

Akibatnya tujuan e-catalog untuk pengadaan yang efisien dan transparan tidak terbukti sebab perusahaan yang menjadi penyedia tidak bisa dilacak keberadaannya. Dan publik tidak bisa mengakses Berita Acara Hasil Pengadaan.

KAKMA menduga pengadaan barang dan jasa di RSUD Dr Soetomo yang menggunakan e-purchasing hanya tipu-tipu. Sehingga merugikan keuangan daerah.

Selain itu KAKMA juga melaporkan pengadaan Aldok pada RSUD Karya Husada Batu. Tercatat pengadaan tersebut nilai Kontraknya Rp.39.891.998.500, dengan Pemenang PT Ladang Karya Husada." adapun belanja aldoknya berupa Modular Operating Room Integrated System ( Moris)," terangnya.

Berdasarkan spesifikasi bahwa Moris terdiri dari Ruang Operasi, Scrub fasilities roos dan Clean corridor room masing masing 1 set Untuk tahun 2017 memiliki luas 57,7 meter persegi dengan rincian sebagai berikutRuang Operasi 48,05 meterpersegi, Scrub fasilities roos 3,15 meterpersegi dan Clean corridor room 6,50 meterpersegi.

Dari jenis luas ruang operasi maka dapat dikategorikan sebagai ruang operasi umum karena memiliki luas ruang operasi antara 42meterpersegi-50 meterpersegi.

KAKMA menduga untuk pengadaan di RSUD Karya Husada ini terdapat kerugian negara sebesar Rp. 16.764.087.300.* semua perhitungan kerugian negara sudah kami serahkan kepada Kejati" katanya.

Dalam laporan ini KAKMA meminta kepada Kejati untuk memeriksa PPK pada paket yang menggunakan e purchasing pada RSUD Dr.Soetomo, semua penyedia jasa yang tercatat menang di RSUD Dr. Soetemo pada TA 2017 dan memeriksa PPK pada paket belanja modal alat kedokteran RSUD Karya Husada Batu.

Selain itu meminta agar mengambil alih kasus belanja modal alat kedokteran RSUD Karya Husada Batu pada TA 2018 yang ditangani kepolisian. (Dre)

Editor : Redaksi

suara-publik.com skyscraper