SURABAYA (suara-publik.com)-Walikota Surabaya, Tri Rismaharini banyak mendapat sanjungan pada acara Deklarasi Penutupan Lokalisasi Jarak-Dolly kemarin. Tetapi siapa sangka, di balik suksesnya deklarasi di Gedung Islamic Centre Surabaya, yang dihadiri Menteri Sosial RI, Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Kapolda jatim (perwira TNI), Kapolrestabes Surabaya, yang dijaga ketat personil TNI dan Polri kemarin malam, diduga terdapat banyak kejanggalan.
Para undangan yang diakui sebagai warga Kelurahan Putat Jaya, diragukan kebenarannya. Penerima kompensasi secara simbolis di atas panggung dengan memakai penutup wajah, yang diakui sebagai warga terdampak maupun PSK, juga diragukan keabsahannya (seperti tanda lingkaran pada foto).
Ketua LSM Pagar Jati, Bambang Hariyanto, SH, beserta anggotanya kepada suara-publik.com (Suara Publik Grup) meragukan para warga dan wakil deklarasi yang hadir pada acara tersebut. “Mereka itu warga Putat yang mana? Mengapa harus Dolly dulu yang ditutup? Sementara banyak tempat prostitusi lain seperti Gandaria, Simphony, Glamor, Atsmofir, Delta Spa, dan spa lainnya serta tempat lain pula yang digunakan untuk prostitusi,” sesal Bambang, yang diamini para anggotanya.
Bambang menyesalkan tindakan Pemkot Surabaya yang tebang pilih dan menabrak Perda dimana perda tersebut jelas-jelas masih berlaku. “Mestinya Risma harus adil, dengan adanya deklarasi tadi hendaknya para PSK dan mucikari sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu mendapatkan kompensasi, sehingga tidak ada kontra seperti yang terjadi di lapangan,” tegas Bambang.
Menurut Bambang, dengan adanya deklarasi penutupan Dolly ini malah akan menjadikan celah ormas lain dan oknum petugas untuk mendompleng dan bermain di dunia hiburan malam. “Namun begitu, kami akan memantau terus penyampaian kompensasi ini, mengingat jumlah PSK di Dolly sebanyak 1300 orang, dan setiap PSK maupun mucikari mendapat Rp. Rp. 5000/orang,” janjinya.
Bambang juga meragukan kompensasi itu akan sampai langsung ke tangan yang berhak, karena PSK atau Mucikari harus mengambilnya di Koramil. “Hal ini juga disinyalir sangat rawan penyimpangan,” ujar Bambang, menduga.
Risma belum sempat dikonfirmasi suara-publik.com, lantaran ketatnya pengawalan yang dilakukan oleh petugas.
Di tempat yang sama, Kapolda Jatim, Unggung Cahyono, sempat mengatakan bahwa pihaknya akan membeck-up upaya yang akan dilakukan Risma. “kami akan selalu mengawal setiap upaya Risma,” jelasnya singkat.
Pantuan suara-publik.com di lokalisasi Dolly, melihat suasana tegang. Ratusan petugas dari TNI dan Polri memblokade dan berjaga-jaga di berbagai akses masuk menuju lokalisasi terbesar di Asia Tenggara ini, sementara ribuan warga sekitar tetap berjaga-jaga. Ada juga yang menggelar doa bersama dan tumpengan, sebagai bukti bahwa mereka tidak setuju dengan ketidakadilan Pemkot Surabaya.
Informasi yang diperoleh suara-publik.com dari para warga sekitar bahwa ada mucikari yang setuju dengan penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak ini. “Namanya Sakak. Ia setuju dengan penutupan Dolly dan Jarak, sebab sudah membuat prostitusi baru di wilayah Kedungdoro,” aku warga yang enggan disebut namanya. (ono)
Editor : Pak RW
