suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

Nyleneh, Kegiatan Swakelola 1, Dikerjakan Pihak Ketiga. Pelanggaran Hukum?

avatar suara-publik.com
Ilustrasi : Suasana pelatihan dan ujian sertifikasi 90 ASN Jombang. Foto: RMOL Jatim
Ilustrasi : Suasana pelatihan dan ujian sertifikasi 90 ASN Jombang. Foto: RMOL Jatim
suara-publik.com leaderboard

Jombang, Suara Publik.com  - Nyleneh, Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) Jombang terkait penggunaan anggaran, rupanya, sedikit mengalami kerumitan.

Kendala Tehnis administratif disebut menjadi pemicu kesalahan penamaan dokumen. Kendala Tehnis yang dimaksud itu, misalnya, penggabungan dua kegiatan beda tipe tapi masuk dalam satu kode rekening. Penamaan pun otomatis menghapus kegiatan yang kontra, sehingga memunculkan tafsir berbeda.

 Apakah persoalan diatas bisa dikategorikan melanggar hukum ?

Demikian dijelaskan Kepala BKDPP Jombang, Senen, saat dikonfirmasi via sambungan whatsApp, Jumat, (13/11/2020).

Penjelasan itu terkait kegiatan 90 ASN yang mengikuti program sertifikasi pengadaan barang dan jasa dihotel Jawadwipa, Jawa Tengah, awal Oktober lalu.

Pada program itu, total biaya kontribusi APBD untuk 90 ASN mencapai Rp 517.500.000. Dengan rincian satu peserta mendapat alokasi Rp 4,5 juta atau secara keseluruhan menelan biaya Rp 405 juta, sedang sisanya Rp 112 juta dialokasikan untuk uang saku peserta. 

Program yang menggandeng LKPP sebagai penyelanggara ini mampu menoreh prestasi kelulusan hingga 42 prosen, dibanding tahun sebelumnya yang kelulusannya hanya dikisaran belasan prosen.

Masalah mulai muncul ketika kegiatan tersebut diketahui tidak masuk daftar belanja kegiatan yang dirilis BKDPP Jombang. Usut punya usut, rupanya kegiatan tersebut dimasukkan pada kode kegiatan lain senilai Rp 571.240.000 yang merupakan tipe swakelola 1. Sedang menggandeng LKPP adalah tipe swakelola 2. 

"Kegiatan sertifikasi 90 ASN yang menggandeng LKPP itu masuk tipe swakelola 2. Tapi karena kegiatan tersebut digabung dengan kegiatan serupa yang lain, yaitu kursus kursus singkat/Diklat yang didalamnya ada pos alokasi uang saku untuk peserta yang berarti merupakan kegiatan swakelola 1, maka dalam rilis BKDPP,  program ASN juga kita sebut swakelola 1 karena penggabungan kegiatan dalam satu kode rekening.

Padahal sebenarnya program ASN masuk swakelola 2, "urai Senen, Kepala BKDPP Jombang kepada Suara Publik.com. 

Tak mau disebut asal ngomong, Kepala BKDPP pun mempersilahkan Suara Pubiik.com untuk melihat langsung dokumen kontrak kerja bersama LKPP, demi memastikan kegiatan sertifikasi 90 ASN tersebut memang swakelola 2.

Sayangnya hingga berita ini ditulis, kesempatan itu belum bisa dimanfaatkan Suara Publik.com. Lalu bagaimana kekeliruan itu bisa dijelaskan?

"Ya itu tadi. Pada daftar rilis kegiatan memang masuk swakelola 1, padahal didalamnya ada kegiatan swakelola 2, "ujar Senen. 

Tidak hanya itu, kegiatan swakelola BKDPP Jombang yang hanya berjumlah 43 paket tersebut juga memicu pertanyaan lain. Adalah item kegiatan belanja modal rehab kamar mandi dan pemasangan tandon air senilai Rp 95.812.000. Pada rilis kegiatan, item tersebut dinyatakan swakelola 1. Padahal secara regulasi, kegiatan fisik tidak mungkin sanggup diswakelola tipe 1 oleh BKDPP.

Sederhana saja, BKDPP tidak dimungkinkan memiliki tenaga tehnis, sehingga pekerjaan itu mustahi dikerjakan sendiri. "Yang itu juga dikerjakan pihak ketiga, "jawabnya. Lho...? (Din)

Editor : Redaksi

suara-publik.com skyscraper