Gresik, suara-publik.com - Kunjungan kerja Menteri Koordinartor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Prof. Dr. Muhajir Effendy, M.A.P bersama Kepala BPOM RI beserta rombongan di kabupaten Gresik, diterima langsung Bupati Gresik Sambari Halim Radianto beserta Sekda pada Jumat (13/11/2020), saat menyambangi UMKM Ngebret desa Morowudi kecamatan Cerme.
Pada kunjungan PIRT (produk industri rumah tangga), Menko PMK RI bersama Kepala BPOM RI beserta rombongan didampingi Bupati Gresik langsung melihat dari dekat proses produksi kripik pisang dan produk olahan makanan kecil atau camilan lainnya di tempat usaha Pak Anam.
Kemudian dilanjutkan acara dialog dengan para pelaku usaha UMKM, dan pada kesempatan ini Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dihadapan Menko PMK dan rombongan serta pelaku usaha UMKM menyampaikan masalah pembangunan manusia dan kebudayaan khususnya di bidang UMKM serta semua usaha di kabupaten Gresik seperti pedagang kecil sampai pengusaha besar di masa pandemi covid.
" Selama pandemi covid -19, yang di mulai 16 Maret 2020 lalu, pemerintah kabupaten Gresik tidak pernah menutup atau memperhentikan usaha-usaha termasuk perusahaan besar.
Sehingga perekonomian di kabupaten Gresik masih terkendali. Apalagi dengan masalah GNI ratio 0,29 poin, masih rendah," ungkapnya dengan bangga.
Saat ini saja, Bupati Gresik menambahkan jumlah pelaku usaha sektor UMKM yang tercatat sebanyak 178.990 UMKM dan tersebar di wilayah kabupaten Gresik, dari data yang ada satu desa terdapat 185 UMKM dengan jenis usaha berbeda.
Pada kesempatan Bupati Sambari juga meminta BPOM selain kunjungan PIRT di dusun Ngebret desa Morowudi juga di Gresik wilayah utara dengan perkebunan mangganya.
" Di perkebunan mangga ini, terdapat UMKM yang melakukan pengelolaan paska panen, pengemasan sampai pemasaran. Dengan kehadiran BPOM maka produk olahan pangan tersebut bisa ditentukan layak konsumsi dan dapat dipasarkan secara luas," pungkasnya.
Terkait peran BPOM dalam memberikan ijin produksi dan ijin edar produk olahan pangan seperti yang disampaikan Bupati Gresik, Menko PMK RI Muhadjir Effendy mengatakan bahwa BPOM beserta jajarannya mengurus ijin produksi dan ijin edar terutama untuk produk olahan pangan seperti usaha Pak Anam karena belum punya ijin BPOM.
Padahal kalo dapat ijin BPOM, tambah Menko PMK sesuai yang diungkapkan Kepala BPOM akan beda. Pembeli atau customer akan percaya betuproduk olahan pangan ini betul-betul teruji dengan baik dan diperiksa BPOM, bila diekspor seperti malaysia akan mudah.
Menindaklajuti apa yang disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy, Kepala BPOM RI Penny K Lukito menerangkan jika melihat potensi di Gresik dan mendengarkan curahan hati UMKM.
" Pada intinya, BPOM mendukung usaha pelaku usaha UMKM olahan pangan. Bagaimana membuat hasil pertanian dan perkebunan memiliki nilai tambah atau added value." Tandasnya.
Nilai tambah ini didapat bila telah diproduksi dan diedarkan di wilayah Gresik, bahkan bisa dijual di dalam negeri atau ekspor ke luar negeri.
Banyak sekali bukti-bukti produk yang didampingi BPOM sampai ekspor, karena BPOM punya komunikasi dengan pihak luar untuk menunjang ekspor,papar Penny K Lukito.
Ditambahkannya, pendampingan kepada UMKM dimulai dari fasilitas produksi dan pada intinya peraturan produk pangan olahan yang lebih dari 7 hari penyimpanannya, harus didampingi BPOM.
Untuk itu, BPOM mempunyai program khusus pendampingan pelaku usaha UMKM dengan berbagai kemudahan.
Seperti bagaiman nanti membangunan fasilitas produksi, yang bisa menghasilkan produk aman, berkualitas, dan berdaya bersaing. " Kemudian bagimana penempatan fasilitas-fasilitasnya dan bagaimana hasil bisa didaftarkan serta mendapatkan ijin edar dari BPOM tentu melalui tahapan-tahapan.
Singkatnya, BPOM punya program kepada UMKM agar datang lalu kasih pelatihan bimtek dengan memberikan fasilitasnya," tutup Kepala BPOM RI.(imam korlip)
Editor : Redaksi
