suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

BLUD Rumah Sakit Jombang, Masih Ambigu.

avatar suara-publik.com
Foto: RSUD Jombang Tampak dari depan
Foto: RSUD Jombang Tampak dari depan
suara-publik.com leaderboard

Jombang, Suara Publik.com  -  Peraturan Presiden nomer 16/2018 pasal 61 ayat 1 huruf (a) menyebut pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) adalah termasuk yang dikecualikan.

Itu artinya, pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan dengan merujuk Peraturan Pimpinan BLUD atau (kalau misalnya instrumen ini tidak tersedia, maka) bisa menggunakan Peraturan Kepala Daerah alias Perbup, sebagaimana dipertegas dalam ayat 1 pasal 77 Permendagri 79/2018.   

Selain BLUD, tiga kegiatan lain yang masuk ranah dikecualikan berdasarkan Perpres 16/2018 adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan tarif yang dipublikasikan, pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan praktik bisnis yang sudah mapan, serta pengadaan barang dan jasa yang diatur berdasarkan ketentuan perundangan lainnya.    

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 79/2018 pasal 51 huruf (a) menegaskan, sumber pendapatan BLUD ditopang 5 aspek.

Antaralain, jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, pendapatan lain yang sah, serta dari APBD.

Pasal 76 ayat 1 Permendagri tersebut menegaskan, untuk BLUD yang bersumber dari APBD, kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan mekanisme perundangan yang berlaku, atau dengan kata lain merujuk pada ketentuan Perpres 16/2018 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintahan. 

Sedang untuk 4 sumber pendapatan BLUD yang lain, pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan dengan fleksibiltas berupa pembebasan sebagaian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 77 ayat 1 Permendagri 79/2018 menyebut bahwa ketentuan soal itu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah atau Perbup. Sedang Peraturan Kepala LKPP 12/2019 pasal 5 ayat 1 menyebut, pengadaan barang dan jasa berbasis BLU diatur tersendiri dalam Peraturan Pimpinan BLU. Atau Peraturan Pimpinan BLUD ditingkat daerah.  

Nah, pertanyaannya kemudian, merujuk kemanakah tiga item pengadaan barang dan jasa berbasis BLUD yang dilaksanakan RSUD Jombang? Pada berita sebelumnya, konfirmasi yang dilakukan kepada pihak RSUD belum menuai jawaban, kecuali petunjuk staf humas RSUD bernama Sita yang memberi arahan untuk dilakukan konfirmasi kepada BPKAD.

Kasubag TU DPKAD Jombang, Mei, menegaskan tidak bisa memberi keterangan karena dikantornya berlaku SOP konfirmasi dilakukan via surat resmi.  Berdasarkan analisa sementara, tiga item pengadaan antaralain senilai Rp 206 juta, lalu Rp 800 juta, serta satu lagi senilai Rp 1,47 milyar, diduga menabrak ketentuan Perpres 16/2018 yang membatasi paket tidak lebih Rp 200 juta.

Pembatasan harus terjadi, karena pihak RSUD sudah menetapkan metode pemilihan untuk penyedia. Belum diketahui apakah metode pemilihan seperti itu bisa ditemui pada Peraturan Pimpinam BLUD atau pada Peraturan Kepala Daerah. 

Secara regulatif, demi menghindari sebutan ambigu, BLUD untuk tiga paket tersebut perlu diperjelas asal muasal sumber anggaran. Jika diketahui berbasis APBD, maka mekanisme pengadaan harus merujuk pada Perpres 16/2018 yang diketahui nilai paket tidak dibenarkan melebihi Rp 200 juta.

Sedang jika sumber anggaran berasal selain APBD, mekanisme pengadaan bisa menggunakan Peraturan Pimpinan BLUD, atau Peraturan Kepala Daerah. Lalu apa pendapat Direktur RSUD Jombang soal polemik ini? (Bersambung/Din). 

Editor : Redaksi

suara-publik.com skyscraper