Banyuwangi, suara-publik.com - Pemberhentian 331 orang tenaga harian lepas ( THL) berbuntut panjang di Pemkab pada Maret lalu, puluhan aktivis dari sejumlah LSM yang tergabung koalisi Masyarakat Peduli THL beramai ramai berdemonstrasi di depan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, Kamis ( 8/4/2021 ).
Mereka mendesak Pemkab Banyuwangi menerima kembali THL yang di PHK tampak syarat, mereka juga menuntut Bupati Banyuwangi mencopot Sekda.
Muhamad Amrullah kordinator aksi itu mengatakan jika tuntutan masih tidak direspon akan terus melakukan demonstrasi dan akan melakukan class action.
" Hari Senin kami akan melakukan demo lagi, jika tetap tidak direspon akan lakukan class action kami akan kawal sampai para THL ini diterima kembali, mereka harus mendapatkan haknya," tegasnya.
Menurutnya, dari 331 THL yang sudah mengabdi puluhan tahun, mereka hanya menerima gaji Rp. 1.250 ribu perbulan yang berarti hanya 50 persen dari UMK Banyuwangi, sudah begitu mereka di PHK.
" Hanya gaji segitu mereka di PHK, dimana penghargaan untuk mereka yang sudah bekerja 27 tahun, ada yang 20 tahun, 15 tahun, dimana akal pemerintah sebenarnya," tegas Amrullah dengan nada tanya.
Sekedar diketahui anggaran untuk makan dan minum Pemda Banyuwangi menghabiskan Rp.60 milyar pertahun, sedangkan perjalanan dinas Rp.74 milyar, namun gaji THL hanya Rp.1.250 ribu menurutnya itu tidak masuk akal.
Sementara itu Zamroni dari koalisi Masyarakat Sipil peduli THL menutut Bupati Banyuwangi untuk mencopot Sekda, menurutnya permasalahan THL tersebut mutlak kesalahan sekda Banyuwangi, pasalnya setelah adanya gerakan penolakan pemberhentian ratusan THL, beberapa waktu lalu Pemkab Banyuwangi justru membuka 375 THL.
"Artinya Sekda Banyuwangi sudah melukai hati masyarakat Banyuwangi, dia harus bertanggung jawab terkait masa depan dan nasib 331 THL yang kini sudah tak memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarganya," ujar Zamroni yang juga ketua DPC Pemuda Pancasila Banyuwangi.(Bud)
Editor : Redaksi
