suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

Lebih Semiliar Rupiah, Belanja Dinas Perkim Jombang, Disinyalir Tabrak Perpres

avatar suara-publik.com
suara-publik.com leaderboard

JOMBANG, Suarapublik.com  -  Dari 14 item belanja atau kegiatan pengadaan yang dilakukan Dinas Perkim (Perumahan dan Permukiman) Kabupaten Jombang sebagaimana laman sirup LKPP 2021, sedikitnya telah muncul angka Rp 915.411.040, dimana penggunaan anggaran negara tersebut dibelanjakan dengan cara (atau metode) yang diduga kuat: salah. Tidak hanya 14 item, tapi disinyalir masih tercecer sejumlah kegiatan lain yang serupa hanya saja belum dihitung, sehingga total anggaran diprediksikan mencapai semilyar rupiah lebih. 

Sebagaimana sirup LKPP 2021, 14 item itu terbagi dalam beberapa sub kegiatan, antaralain adalah belanja publikasi, belanja BBM, belanja pemeliharaan, belanja bahan bangunan pemeliharaan, belanja alat/bahan kegiatan kantor, belanja bibit tanaman, serta belanja penambah daya tahan tubuh pegawai. Dari 14 item, 7 diantaranya adalah kegiatan publikasi dengan masing-masing kode RUP: 25389747 senilai pagu Rp 12 juta, 25459777 senilai pagu Rp 8 juta, 25459904 dengan pagu Rp 8 juta, 25460099 dipagu Rp 4 juta, 25462774 senilai pagu Rp 60 juta, 25465984 senilai Rp 21.575.000, serta 25464644 dengan pagu Rp 24 juta.

Sedang 7 paket sisanya, antaralain dua paket belanja pemeliharaan dengan deskripsi belanja bahan baku konstruksi dan material, kode RUP 25373248 dan 25372757, serta dipagu Rp 115.900.000 dan Rp 154.012.000. Kemudian kode RUP 25513787, deskripsi belanja BBM, senilai pagu Rp 91.824.000. Selanjutnya, kode RUP 25402577, deskripsi belanja bahan material dan konstruksi senilai pagu Rp 30.321.040, kemudian kode RUP 25506571, deskripsi 240 batang bibit bunga mawar dan melati, dipagu Rp 6.999.000, lalu kode RUP 25508468, deskripsi belanja pompa air, slang air, lampu taman, dipagu Rp 30.420.000, serta kode RUP 25530127, deskripsi mamin harian pegawai senilai pagu Rp 74.369.000. 

Diluar 14 item kegiatan tersebut, disinyalir banyak tercecer kegiatan serupa yang oleh Dinas Perkim dibelanjakan dengan metode yang diduga salah, yakni Swakelola 1. Sebagaimana Peraturan LKPP 8/2018 tentang pedoman swakelola,, pada bab ketentuan umum pasal.1 ayat 2 ditegaskan, yang dimaksud swakelola adalah cara memperoleh barang dengan cara dikerjakan sendiri oleh KLPD (Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah). Sedang pasal 3 huruf (a) menyebutkan, swakelola tipe 1 adalah swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, serta diawasi oleh KLPD sebagai penanggungjawab anggaran. 

"Dari 14 item kegiatan belanja Dinas Perkim, nyaris tidak satu pun barang yang bisa disediakan atau sanggup dikerjakan sendiri oleh Dinas. Sebut saja misalnya bahan baku material, BBM, bibit bunga, belanja publikasi, juga mamin harian pegawai, itu semua kan tidak mungkin disediakan sendiri oleh Dinas, tetapi perolehannya harus melibatkan pasar atau pihak penyedia. Lalu darimana logika itu dibangun, bahwa barang-barang tersebut bisa diswakelola 1? Bisa jadi Dinas Perkim punya argumen yang kuat untuk itu? Coba saja kita lihat, "tutur seorang sumber yang enggan namanya disebut. 

Yang paling menggelitik, tutur sumber, belanja mamin harian pegawai (penambah daya tahan tubuh) pun dilakukan swakelola 1. Menurutnya ini sama sekali tidak masuk akal. Karena tidak mungkin dinas tehnis seperti Perkim tiba-tiba harus bertindak sebagai juru masak dan menyediakan sendiri kebutuhan makan pegawai. Begitu pun kegiatan lain semiasl belanja publikasi, belanja bahan baku material dan konstruksi, belanja BBM, serta belanja bibit bunga, lanjut sumber, itu semua tidak mungkin disediakan (tepatnya diproduksi) sendiri oleh dinas. "Misalnya belanja publikasi lewat media massa, jika itu dilakukan swakelola 1, apakah Perkim merupakan perusahaan pers? "sergahnya. 

Sangat disayangkan, lanjut sumber, sejauh ini banyak pihak beranggapan bahwa kesalahan metode pengadaan adalah kesalahan biasa yang hanya berujung pada sanksi administratif. Logika ini berangkat dari pemahaman, tuturnya, dimana korupsi hanyalah sebentuk kerugian uang negara semata. "Meski setiap delik hukum perlu ruang pembuktian, tapi jangan keliru, kesalahan administrasi juga bisa disebut korupsi, sekali pun tidak ada uang negara yang ditilep.

Misalnya saja, jika pada Pengadaan Langsung (PL) perlu dukungan nota belanja untuk transaksi paling banyak Rp 50 juta, dan lebih dari itu harus ada kontrak, maka pada swakelola 1, semua ketentuan itu tidak perlu dipenuhi. Itu lah yang sebut korupsi kebijakan, dan itu lebih berbahaya, "pungkas sumber. (din)

Editor : Redaksi

suara-publik.com skyscraper