suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

Berharap Kerjasama dan Saling Mendukung, Biro kesra Gelar Rakor Penyusunan Database Lembaga Keagamaan Jatim

avatar suara-publik.com
suara-publik.com leaderboard

SURABAYA, (suarapublik.com) - Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur (Biro Kesra Setda Prov. Jatim) menggelar rapat Koordinasi Penyusunan Database Lembaga Keagamaan di Hotel Sahid, Kota Surabaya, Rabu, (14-16/12/2021). 

Dalam kegiatan rakor tersebut, dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Husnul Maram, sekaligus nara sumber, para Kasubag di Bagian Bina Mental Spiritual, Biro Kesra Jatim beserta seluruh stafnya dan para peserta rapat koordinasi penyusunan database lembaga keagamaan Provinsi Jawa Timur. 

Kepala Biro Kesra Setda Jatim, Gatot Soebroto, SE, M.PSDM mengatakan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan, agar mendapatkan informasi pembangunan dan keuangan daerah wajib diumumkan kepada masyarakat dengan akurat. Sebab, ini merupakan tugas pokok dan fungsi Pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku. 

“Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2020, tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada Pasal 18, bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Bina Mental Spiritual, kesejahteraan rakyat non kesejahteraan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar,” ujar Gatot Soebroto saat memberikan sambutannya secara tertulis. 

100%100%

Untuk melaksanakan tugas di Bidang Bina Mental Spiritual, masih kata Gatot, terdapat bagian bina mental Spiritual yang di pimpin oleh Kepala Bagian dengan memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan tugas perangkat daerah. Selain itu, dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina kehidupan spiritual, sarana dan prasarana serta kelembagaan bina spiritual.

“Untuk membantu bidang tugas bagian bina mental spiritual terdapat 3 sub bagian, yaitu, sub bagian bina kehidupan spiritual, sub bagian sarana dan prasarana spiritual dan sub bagian Kelembagaan bina spiritual yang secara bersama-sama memiliki tugas,”paparnya. 

“Yang pertama menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan perumusan kebijakan daerah bidang kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama, yang berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta kebijakan daerah di bidang lembaga bina spiritual.

Kemudian ke dua, menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman pembinaan kegiatan keagamaan dan kehidupan beragama dan bahan pedoman pembinaan lembaga bina spiritual serta menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta pedoman.

Sedangkan yang ketiga, menyiapkan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama, program pembinaan umat beragama dan kerjasama antar lembaga bina spiritual serta menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan,”urai mantan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD jatim ini.

Menurut Gatot, bahwa tugas Biro Kesra Setdaprov Jatim begitu besar dan mulia. Sehingga hampir sama dengan tugasnya Kanwil Kemenag Jatim. Dengan demikian, pihaknya berharap ada kerjasama yang erat dan saling mendukung, agar mampu menjalankan tugas sesuai dengan amanat yang diberikan. 

“Kami yang berada di Provinsi (Jatim-red) tidak akan bisa berbuat banyak ketika tidak di disupport yang ada di Kabupaten, Kota dan lembaga yang ada di Provinsi, salah satu support yang Kami inginkan adalah data,”terangnya. 

Dalam menjalankan aturannya, Gatot menerangkan,bahwa pihaknya mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014,tentang Pemerintahan Daerah,pasal 274, Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Kemudian,Ia melanjutkan, dalam pasal 391 ayat (1)Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintah daerah yaitu Informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah. 

“Informasi pembangunan daerah memuat informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup, kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.Informasi pembangunan daerah dan keuangan daerah wajib diumumkan kepada masyarakat melalui database,”ungkapnya. 

Kedepannya, lebih lanjut Gatot menerangkan,ketika data terhimpun dengan baik, proses bantuan hibah pada lembaga keagamaan akan mudah.Bahkan,apabila membangun data bade yang kuat dan terpusat, maka masyarakat dapat memanfaatkan database yang terintegrasi dan bisa dipertanggungjawabkan jawaban. 

“Menyampaikan data sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan, baik sebagai dasar perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Dengan data yang baik dapst diproyeksikan kondisi dan situasi yang dicita-citakan. Disamping dapat juga ditetapkan target kinerja sebagai patokan pelaksanaan pembangunan. Hanya data yang berkualitas yang dapat digunakan sebagai bahan dasar perencanaan, sehingga dapat diandalkan dan bermanfaat data harus tepat waktu dan relevan, dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya,” pungkasnya. (Dre)

Editor : Redaksi

suara-publik.com skyscraper