suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

Warga Bunderan sidayu tanyakan biaya PJU Desa dan Pengelolaan Sampah

avatar suara-publik.com
suara-publik.com leaderboard

Gresik, suara-publik.com - Kesadaran masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa atau keuangan desa makin meningkat, Seperti yang dialami oleh oleh warga Desa Bunderan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Warga setempat yang mengklaim mewakili warga desa Bunderan menanyakan alokasi dana desa yang digunakan untuk tempat sampah dan listrik lampu desa. 

Dalam laporan tertulis secara online ke pusat, mereka menanyakan sistem pengolahan sampah dan biaya bulanan untuk listrik penerangan jalan desa, 

"kami diberi tempat sampah tetapi tempat sampah yang disediakan tidak ada pengambilan sampah setiap hari dan tidak ada tpa dan pengelolahan sampah seperti bank sampah, jadi warga di desa kami bingung untuk membuang sampah akhir kemana," Ungkapnya. 

"dan juga warga masih ditarik biaya listrik lampu desa, apakah memang peraturannya seperti itu?," Tambahnya. 

Dirinya berharap agar instansi terkait segera melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan Anggaran penerimaan desa, "mohon ditindak lanjuti atau ada pengecekan ke bagian pemerintah desa untuk alokasi dana, karena ini berbeda dengan desa lain yang bersebelahan dengan desa kami ada pengambilan sampah dan listrik desa tidak di tarik biaya," Tutupnya dalam tulisan singkat pelaporan. 

Kepala Desa Bunderan, Safi'i saat dikonfirmasi, senin (23/5) mengatakan jika untuk pembuangan sampah belum ada petugas pengambilan dari rumah ke rumah, namun dirinya menyatakan pemdes sudah menyediakan lahan untuk tempat pembuangan akhir, 

"Mohon maaf berkenaan dengan sampah memang belum ada pengambilan sampah dari rumah ke rumah karena agenda murenbang tahun 2019 ada agenda pembangunan Bank sampah sekaligus pengambilan dari rumah ke rumah dan pengelolaan sampah, karena ada wabah Covid maka ada perubahan kegiatan fokus penanganan Covid 19." Jelas Kades Safi'i. 

"berkenaan pembuangan sampah masyarakat tidak kerepotan karena ada tanah Desa yg kosong yang luasnya kurang lebih 6500 di buat masyarakat buang sampah." Tambahnya. 

Terkait listrik lampu desa yang dikenakan biaya perbulan yang ditanggung oleh warga, Safi'i mengatakan jika hal itu sudah dirapatkan dan tidak ada hubungannya dengan pemerintah Desa, 

"Berkenaan dengan penarikan listrik itu atas kesepakatan bersama dari RW masing-masing dan tidak ada kaitannya dengan pemerintahan desa, tidak ada sepeserpun uang yang masuk di pemerintahan desa / kepala Desa, ini yang bisa saya sampaikan kurang lebih Nya Saya mohon maaf," Pungkasnya. (Why) .

Editor : Redaksi

suara-publik.com skyscraper