"Segala tudingan itu tidak benar. Saya tidak membela siapapun, tidak menghina siapapun, tidak ada kepentingan saya disini, yang saya sayangkan itu kenapa nama pemerintah Desa dibawa-bawa dalam hal ini, itu yang membuat saya kecewa," ujarnya, jumat (14/10).
la menjelaskan, Produk judul berita yang ditayangkan di media online tersebut adalah bersifat menghakimi pihak Pemerintah Desa Punduttrate khususnya dirinya selalu kepala desa.
"Pada prinsipnya, Pemerintah Desa Punduttrate sangat mendukung kebebasan Pers sebagaimana diamanatkan didalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Tentunya saat melaksanakan tugas Jurnalistik, wartawan Indonesia
selalu dan wajib mempedomani Kode Etik Jurnalistik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. Namun media Online yang membuat berita tersebut tidak menaati akan hal itu," sesalnya.
Terkait tudingan menghina profesi tugas wartawan, yang dituduhkan, Muslik mengaku bahwa harusnya wartawan dalam bekerja dibekali dengan kode etik jurnalistik selain UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, dimana wartawan yang dimaksud tidak pernah bertemu dengannya, Muslik hanya sebatas komunikasi via chat whatsapp dengan bahasa datar dengan kapasitas sebagai kepala desa yang paham hukum dan tidak memihak salah satu pihak.
"Saya menanyakan identitasnya saja, yang ditunjukan hanya link berita yang diakui karyanya, jadi saya tidak bisa membaca apakah mereka wartawan, LSM atau dari Instansi mana dan kepentingannya apa. Setelah tayang di media, saya baru tau kalau mereka dari media online," tuturnya menceritakan kronologis yang terjadi.
Kepada awak media, Muslik juga menunjukkan chat whatsapp dengan wartawan media online tersebut yang berisi lebih tepatnya sharing Terkait permasalahan asmara yang dialami oleh salah satu anggota BPD di desanya.
"Tidak ada saya yang menghina wartawan, saya hanya kaget kok nama desa dibawa-bawa dalam hal ini, padahal semua kejadian tidak pernah dan tidak ada hubungannya dengan Pemerintahan desa," Pungkasnya. (Im/why) .
Editor : Redaksi
