SAMPANG, (suarapublik.com) - Pemerintah Desa Sokobanah (Pemdes) di duga terindikasi lakukan mal-administrasi saat penyaluran bantuan sosial ( Bansos ) di Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, beberapa hari yang lalu.
Mal-adiministrasi atau kesalahan administrasi tersebut terindikasi kuat karena apa yang dilakukan oleh Pemdes Sokobanah Daya tidak sesuai dengan aturan semestinya.
Terbukti, saat penyaluran bansos, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih di minta uang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut terjadi mulai dari penyebaran undangan tidak dilakukan oleh perangkat desanya melainkan orang diluar kapasitasnya.
Menurut informasi yang berhasil di peroleh media ini menyebutkan, bahwa oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap KPM atas nama Inisial S yang merupakan keluarga dari salah satu perangkat desa Sokobanah Daya.
"S ini merupakan orang tua dari AS (inisial) yang merupakan salah satu perangkat desa. Dan waktu penyaluran bansos AS tidak hadir," kata sumber kepada media ini.
Tak hanya itu, pungli tersebut juga sudah direncanakan dari awal. Karena pada saat pemberian undangan terhadap KPM oknum tersebut sudah meminta uang dengan dalih uang bensin.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Desa Sokobanah Daya berkilah apa yang dilakukan oleh oknum tersebut (S) merupakan kendali dari dirinya. Menurut Parhan dirinya tidak pernah menginstruksikan perangkat desanya untuk memungut uang terhadap KPM.
"Tapi memang setiap ada pendistribusian Bansos, S ini selalu datang ke Balai Desa," terang Parhan.
Bahkan Parhan menuding oknum yang melakukan pungli tersebut ingin mengambil keuntungan disaat pendistribusian bansos.
Dirinya juga menceritakan kalau pemberian uang yang dilakukan oleh masyarakat tidak ada unsur paksaan. Bisa jadi permintaan uang yang dilakukan oleh S tersebut sebagai bentuk ingin merusak citra Desa Sokobanah Daya.
"Tidak benar lek jih.. Sobung intruksi Dr guleh ke semua Kasun.. Pernyataan saya kslau memeng ngorang ngasih karna ikhlas gak apa.. (Bisa jadi karena sekarang sudah ada temuan Dr samin.. Bisa di ralat sama beliau yg gk pro pada kami.. Dan juga samin bukan apel.. Trms,” timpal Parhan menggunakan bahasa Madura. Yang artinya "Tidak benar itu dik, tidak ada instruksi dari saya ke kepala Dusun berbuat seperti itu. Samin yang berbuat pungli bukan Kepala Dusun. (Lex)
Editor : Redaksi
