suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

Dugaan Pengembang Kavling di Wilayah Kedamean Tak Kantongi Ijin, LSM FPSR Akan Melaporkan ke APH

avatar suara-publik.com
suara-publik.com leaderboard

Dugaan Pengembang Kavling di Wilayah Kedamean Tak Kantongi Ijin, LSM FPSR Akan Melaporkan ke APH

GRESIK, (suarapublikcom) - Bisnis properti dalam pengembangan perumahan tanah kavling sangat menggiurkan. Pasalnya, keuntungan dalam jual beli tanah kavling yang nantinya di bangun sebuah perumahan sangat besar. Namun, hal ini wajib di barengi dengan perijinan yang sesuai dengan aturan. Sayangnya, masih ditemukan para pengembang /developer yang menjalankan bisnisnya tanpa pengurusan ijin yang memadai. Seperti halnya yang terjadi di wilayah Kedamean, Gresik. Banyak sekali bermunculan pengembang tanah kavling yang di duga tidak dilengkapi perizinan atau ilegal. 

Diketahui, tanah yang di petak dan di jual bebas merupakan lahan pertanian aktif dan termasuk dalam katagori area persawahan yang dilindungi. Salah satunya adalah lahan kavling yang di jual oleh CV. Briliant Property yang berada di kawasan Dusun Kasiyan, desa Lampah, Kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik. Hasil pengamatan media ini menyebutkan, saat berada di lokasi pengkavlingan banyak kejanggalannya. Pemilik kavling tidak bisa menunjukan kelengkapan legalitas lahan yang di jualnya. Tak hanya itu, ditemukan saluran air diuruk menggunakan tanah dan di pakai untuk akses jalan menuju kavling. Tentu saja, hal tersebut bisa menyebabkan tidak berfungsinya aliran air. Sebab, jika musim penghujan tiba, maka aliran air yang di uruk tersebut menjadi tidak ada/tersumbat. Maka yang terjadi di wilayah pengkavlingan menjadi banjir. 

Ketua LSM FPSR Aris Gunawan S. Sos, saat di konfirmasi mengatakan, seluruh pengajuan usaha lahan kavling harus mengantongi block plant. Yakni, pengusaha harus menyusun perencanaan pembangunan dengan sistem 60:40. Sebanyak 60 persen dari total lahan digunakan untuk pendirian rumah. Sisanya berfungsi sebagai fasilitas umum-fasilitas sosial (fasum-fasos). Selain itu, lebar jalan akses yang disiapkan minimal 6 meter.p

“Tanah kavling yang di jual merupakan lahan pertanian aktif dan masih produktif. Apabila pengembang mau menjualnya harus melewati banyak perijinan dulu," terang Aris. Lanjut Aris, seluruh pengajuan izin pembangunan kawasan permukiman terhadap lahan-lahan kavling harus lengkap sebelum lahan kavling tersebut diperjual belikan. Lahan-lahan kavling tersebut juga harus sudah mengantongi sertifikat resmi dari BPN. Minimal berupa hak guna bangunan (HGB).”Sertifikat itu jadi syarat pembuatan izin pemanfaatan ruang (IPR),” katanya.

Aris berharap kepada APH agar segera menertibkan kavling yang tumbuh subur di wilayah kecamatan Kedamean yang diduga tidak memiliki izin yang jelas. Dia juga akan melaporkan pemilik CV. Briliant ke APH (aparat penegak hukum) agar menjadi pembelajaran bagi pengusaha lain tidak awur awuran dalam menjalankan bisnis property. "Instansi terkait jangan tutup mata, agar permasalahan akibat lahan kavling yang di duga ilegal tidak terjadi. Kita juga akan melaporkan pengembang kavling nakal yang tidak mengantongi izin lengkap", pungkasnya. Hingga berita ini di tayangjan pemilik CV. Briliant Property belum bisa dikonfirmasi. (imam)

Editor : Redaksi

suara-publik.com skyscraper