.jpg)
BONDOWOSO, Suara Publik - Kepala Desa Kerang Kecamatan Sukosari, Eko Purwanto, membantah berita media mingguan yang menyatakan operasional Badan Permusyawaratn Desa (BPD) tahun 2016 tidak dicairkan.
Selain itu, Ketua BPD Syaiful Bari dan Bendaharanya Romlah, juga membantah pemberitaan tersebut, dan tidak sesuai dengan pernyataan saat wartawan mingguan melakukan konfirmasi.
Kades Kerang, Eko Purwanto, kepada Suara Publik mengatakan, LSM dan dan wartawan mingguan itu, memang mendatangi ketua BPD, yang menanyakan biaya operasional BPD. Saat itu sudah dijelaskan, bahwa biaya operasional itu untuk tahan ke II memang belum cair, karena terdampak penundaan dari Kementerian keuangan.
Namun, hal itu sudah disampaikan kepada Ketua BPD, Bendahara dan Anggotanya, bahwa untuk tahap kedua memang tertunda, setelah ada kebijakan penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, sehingga dana desa (DD) juga ikut tertunda.
“Setelah tahap dua cair, ketua BPD minta dirapel pada tahun anggaran 2017, karena permintaan pak ketua akhirnya saya penuhi,” kata Kades Kerang, kepada Suara Publik, Senin, (20/03/2017).
Yang sangat disesali menurut Eko, berita yang dimuat tersebut tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Ketua BPD dan Bendaranya, dan itu diketahui setelah BPD dikumpulkan. Atas pemberitaan tersebut mereka juga ikut keberatan karena telah mengadu domba antara kepala Desa dengan BPD.
“Jadi dalam pemberitaan tersebut, saya menjabat kepala desa sejak 2012, dianggab tidak pernah memberikan biaya operasional BPD. Padahal, setiap DD dan ADD cair selalu saya berikan penuh, karena biaya operasional itu hak mereka,”tegasnya.
Selain itu, beritanya juga menyebut beberapa item pembangunan yang berasal dari DD dan ADD. Termasuk juga pengunaan air bersih, sehingga berita tersebut tidak ada kaitanya dengan persoalan yang ditanyakan oleh wartawan.
“Nah, berita itu dianggab menyesatkan, dan BPD siap meluruskan berita yang tidak pernah dinyatakan itu,”imbuhnya.
Sementara itu, Ketua BPD Kerang, Syaiful Bari, mengaku kaget setelah membaca isi berita di Media Mingguan itu. Pasalnya isi beritanya sangat bertolak belakang dengan apa yang ia sampaikan, bahkan menulis berita yang tidak ada kaitannya dengan yang ia nyatakan saat dikonfirmasi.
“Oleh karena itu, perlu saya luruskan, bahwa semua isi berita yang sudah beredar itu tidak benar, karena yang ditanya oleh wartawan saat itu hanya masalah operasional BPD, tidak lebih dari itu,”terang Syaiful Bari.
Dijelaskan, terkait masalah biaya operasional tahap kedua itu, Kades sudah sudah menyampaikan alasannya, bahwa dana operasional tersebut ditunda bersamaan dengan penundaan DAU.
“Tidak benar kalau dana operasional BPD itu tidak dicairkan oleh Kades. Semua hak-hak BPD selalu diberikan oleh kades, bahkan bukan Cuma milik BPD, semua hak perangkat, LPMD selalu diberikan,”tegasnya.
Akibat pemberitaan tersebut, BPD merasa tidak nyaman dengan pemerintahan desa, terutama Kades, karena dalam pemberitaan tersebut terkesan mengadu domba antara BPD dengan Kades.
“Meski ada berita itu, kami dan
semua anggota BPD tetap solid dengan Kades, mungkin dalam waktu dekat ini kades
sudah sepakat untuk melakukan pertemuan semua anggota BPD, untuk menyamakan
visi dan misi untuk membangun desa Kerang kedepan yang lebih baik,”imbuhnya.(her)
Editor : Pak RW
