suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

Kinerja Diknas Propinsi Jatim Dipertanyakan LSM.

avatar suara-publik.com
suara-publik.com leaderboard

Surabaya Suara-Publik.com. Sejak peralihan hak olah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari kota ke Propinsi, kinerja Dinas Pendidikan Propinsi wajib disorot. Sebab diduga banyak Sekolah khususnya SMA/SMK  membuat aturan sendiri namun mengatas nama kan Dinas Pendidikan Propinsi.

Seperti Penjualan Seragam sekolah serta pembayaran SPP siswa yang tadinya Masuk jalur mitra warga. Namun biaya SPP mitra warga sama saja dengan siswa-siswa pada umumnya.

LSM GARAD yang didampingi oleh media ini, mencoba mendatangi Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur untuk melakukan konfirmasi terkait temuannya permasalahan jual beli seragam yang dilakukan oleh salah satu Sekolah Negeri di Surabaya.

Nano Garad yang berupaya untuk melakukan konfirmasi, sempat dihalangi oleh petugas jaga dan tidak diperbolehkan masuk karena dianggap tidak prosedural. "kami datang kesini untuk melakukan konfirmasi terkait jual beli seragam yang dilakukan oleh pihak sekolah, kami ingin pertanyakan apakah wajib untuk membeli seragam di Sekolah" ujar Nano saat di lobi kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur.

"saya mau tanyakan secara langsung, karena saya ada laporan dari salah satu wali murid, padahal yang bersangkutan sudah menggunakan Kartu Miskin, ya masih diwajibkan bayar, katanya sudah aturan dari Dinas Pendidikan, sampai sini tidak mendapatkan perlakuan yang baik, padahal saya sudah tunjukkan id card saya sebagai LSM" ujar Nano dengan nada geram.

Sedangkan Nurwidianto selaku Kabag Humas Dinas Pendidikan Jawa Timur yang berhasil ditemui, dalam ruangannya mengatakan bahwa masih dicari pembenarannya terkait informasi yang diterima. "Untuk jual beli seragam itu tidak diwajibkan, kalaupun ada itu nantinya beli di Koperasi Sekolah" ujar Nurwidianto menyampaikan kepada media dan LSM.

 "Masnya bisa koordinasi dengan Dinas Pendidikan kota, nanti biar ditindak disitu dan diberi sanksi" lanjut Nurwidianto.

Permasalahan tersebut satu dari masalah Pendidikan khususnya di wilayah Propinsi Jawa Timur, kita lihat nanti perkembangannya, saya sudah siapkan datanya dan untuk protokoler didepan itu, saya rasa itu sudah melanggar Undang Undang Pers karena menghalangi tugas wartawan yang mau meliput" tambah Nano garad sambil meninggalkan kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur(Ach) 

Editor : Redaksi

suara-publik.com skyscraper