suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

Aturan BPJS Dipertanyakan 2 LSM

avatar suara-publik.com
suara-publik.com leaderboard

Surabaya Suara-Publik.com, terkait Jaminan Kesehatan masyarakat miskin khususnya untuk ibu hamil yang akan melahirkan diduga masih belum tepat sasaran.

Sedangkan aturan yang diterapkan pun terkesan membingungkan karena dianggap benturan dengan aturan yang lain  Jaminan Kesehatan untuk Ibu Hamil yang akan melahirkan antara lain Jampersal namun juga dapat di cover dengan BPJS Kesehatan. Sehingga timbul polemik yang mana bayi yang baru lahir menjadi korban administrasi.

Dan banyak pula karena ketidak mampuan membayar sehingga bayi tersebut harus ditahan oleh pihak Rumah Sakit karena aturan saling berbenturan Nano selaku Ketua LSM GARAD yang mendapatkan laporan atas peristiwa tersebut menyikapi dengan geram. Karena aturan yang dipergunakan dianggap tidak memihak masyarakat miskin. ",beberapa waktu yang lalu saya sempat mendapatkan laporan,terkait ibu hamil yang sudah melahirkan,namun bayinya ditahan oleh pihak Rumah Sakit karena harus melunasi administrasi. Padahal pihaknya mempunyai kartu BPJS tapi yg tercover cuman ibunya sedangkan bayinya tidak",ujar Nano Garad merasa aneh.

Masih Nano, padahal kan ada Jampersal(Jaminan Persalinan)seharusnya kan itu bisa dipakai untuk meng cover biaya persalinan,jadi tidak ada lagi penahanan bayi,itu sama saja aturan yang diterapkan memisahkan bayi sama ibunya,iya kalau keluarganya mampu mendapatkan uang cepat,lah kalau tidak segera dapat ya otomatis bayinya masih ditahan dong",urai Nano dengan nada geram.

Dalam aturan BPJS mengenai ibu hamil yang ingin tercover adalah saat mau melahirkan bayi yang didalam kandungan wajib didaftarkan ke BPJS dengan syarat 3x24jam setelah kelahiran bayi, lebih dari itu biaya dibebankan oleh keluarga bayi tersebut,sedangkan aturan Jampersal sendiri bisa dikeluarkan dengan syarat ibu hamil yang akan melahirkan tidak mempunyai jaminan kesehatan apapun.

",iya,aturan itu sudah saya pelajari,itu yang saya bilang tadi benturan,sekarang gini logikanya, masyarakat diwajibkan untuk ikut program BPJS,sedangkan Jampersal sendiri bisa digunakan apabila pihak pasien tidak mempunyai jaminan apapun,itu kan sama saja bohong,saya harap Pemerintah khususnya Kementrian Kesehatan bisa mengkaji ulang aturan tersebut.

Karena jika tidak,tidak menutup kemungkinan terjadi korupsi besar besaran terkait anggaran Jampersal,dan bayi yang baru lahir yang harus menanggung resikonya",imbuh Nano Garad tampak geram.

Sementara itu Sekjend DPP LSM Jaringan Warga Peduli Sosial (Jawapes) Indonesia, Rizal Diansyah Soesanto ST menyesalkan masih ada bayi sebagai jaminan. “Disaat ada 2 program yang menjamin yaitu Jampersal dan BPJS namun ironisnya masih ada bayi yang baru lahir disandra rumah sakit karena tidak mampu bayar,” sesal Rizal.

Diduga ada kesengajaan dari pelaku pelayanan kesehatan yang sengaja tidak mensosialisasikan, karena jelas saat mereka masuk rumah sakit untuk persiapan melahirkan menunjukkan kartu BPJS nya namun tidak diinformasikan untuk melengkapi bayinya dengan batas waktu 3×24 jam setelah melahirkan. Hal ini jelas rumah sakit memanfaatkan pasien untuk mencari keuntungan tanpa melihat nilai kemanusiaan,” ungkap Rizal.

Dinkes lagi sibuk menata anggaran, renovasi fasilitas kesehatan dan pengadaan lainnya tanpa memaksimalkan sosialisasi pada masyarakat hingga korban bermunculan tiap hari dengan suburnya, sindir Rizal dengan kesal.(Ach)

Editor : Redaksi

suara-publik.com skyscraper