Laporan : Susyanto.
Bondowoso, suara-publik.com - Wakil Bupati Bondowoso terpilih, H.Irwan Bachtiar Rahmat, kaget. Ketika mendengar realisasi PBB triwulan ketiga tahun 2018 dari camat se Kabupaten Bondowoso baru mencapai 18%. Dan hal itu sudah melampaui batas waktunya yang seharusnya jatuh tempo tanggal 31 Agustus sudah lunas.
"Saya kaget, dan ini sangat mencengangkan, apakah ini skenario yang dibangun oleh orang yang bertanggung jawab, kalau memang itu benar, maka saya akan bertindak juga,"ujar Irwan Bachtiar Rahmat.
Kewajiban membayar PBB itu mutlak bagi seluruh rakyat Indonesia, Camat atau petugas penagih tidak boleh melakukan pembiaran dan meninggalkan tanggung jawabnya. Apalagi mereka dibayar oleh Negara yang menggunakan dana rakyat. "Saya melihatnya aneh, ketika pada triwulan ketiga ini para Camat tidak mampu membayar pajak.
Pertanyaan saya, Apa pekerjaan Camat selama ini?, Lalu dimana peran Bupati dan Sekda selama ini, Apakah mereka hanya duduk manis menunggu para pejabat yang ABS dibelakang meja?,"kata Irwan dengan nada bertanya.
Menurutnya, kinerja para Camat itu perlu dipertanyakan. Sebab, tugas Camat dilapangan adalah untuk melakukan pembinaan, dan Camat merupakan kepanjangan tangan dari Bupati, bukan dari politisi, termasuk juga para kepala desa.
Namun, dengan adanya PBB yang hanya mencapai 18%, sudah menunjukkan ada yang tidak beres, dan itu perlu diungkap. "Atau mungkin ada orang yang menggerakkan camat agar tidak melunasi PBB kepada Pemkab Bondowoso.
Kalau itu benar maka hal itu merupakan pembangkangan yang tidak bisa ditolerir, dan mereka harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan hukum,"ujarnya.
Irwan Bachtiar Rahmat ini berharap, pada saat menjalankan visi misi yang sudah dijanjikan kepada masyarakat saat berkampanye, tidak ada lagi para pembantunya, seperti kepala Dinas, Badan, dan Camat menjadi pejabat ABS yang hanya jual muka. Tapi kinerja yang profesional, humanis dan bertanggung jawab.
"Kalau tidak sanggup melaksanakan visi dan misi Sabar, silahkan minggir, karena kita akan bekerja dan bekerja untuk rakyat, bukan untuk pejabat,"tegasnya.
Yang lebih penting lagi adalah, kata Ketua DPC PDI Perjuangan ini, adalah peningkatan pendapatan dari pajak, karena pajak adalah sumber dari kekuatan pembangunan secara menyeluruh. Kalau ingin Bondowoso ini lebih baik, jangan sampai pajak itu masuk ke kantong-kantong pejabat, karena pejabat itu adalah pelayan rakyat.
"Saya akan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan Bondowoso lebih baik agar mengawal dan mengawasi nbpemerintahan Sabar, baik dari tingkat daerah hingga ketingkat desa,"imbuhnya.
Editor : Redaksi
