Laporan : Hery/Sus
BONDOWOSO, suara-publik.com - Menyikapi indikasi kesengajaan untuk menghambat Program Prioritas pemerintahan Sabar, Ketua DPC partai persatuan pembangunan (PPP) Bondowoso, H Buchari Mun'im, juga ikut mengecam keras aksi SKPD yang tidak patuh terhadap atasannya.
"Menghambat program prioritas Bupati dan wakil Bupati Bondowoso terpilih, KH Salwa Arifin H Irwan Bachtiar Rahmat, adalah pembangkangan atau penolakan terhadap kebijakannya," kata wakil ketua DPRD Bondowoso ini.
Program yang menjadi prioritas pemerintahan Sabar itu, adalah honor guru ngaji yang disepakati antara Bupati dengan sejumlah petinggi partai, yang masing-masing guru ngaji menerima honor sebesar Rp 1,5 juta, dan Bosda Madin akan menerima honor genap 12 bulan. Namun, faktanya program prioritas tersebut tidak muncul di draf APBD tahun 2019.
Diduga kuat anggaran yang sudah disepakati tersebut sengaja dimainkan oleh tim anggaran pemkab Bondowoso, dengan maksud untuk mempermalukan KH Salwa Arifin dan H Irwan Bachtiar Rahmat, selaku pemimpin Bondowoso yang baru.
"Sebagai partai pengusung pasangan Sabar pasti berpendapat sama, semestinya SKPD harus benar-benar memperhatikan apa yang menjadi program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagaimana tertuang dalam visi misi dan program prioritas kedepan,"kata Buhari Mun'im.
Wakil Ketua DPRD ini juga menyesalkan ulah oknum SKPD yang merubah anggaran program prioritas, sehingga yang tertera di dalam draf pengajuan pembahasan anggaran pemerintah kabupaten Bondowoso tahun 2019 ini sepertinya ada unsur kesengajaan agar pemerintahan Sabar dianggap mengingkari janjinya pada saat kampanye.
"Saya melihat ini sebuah rencana terstruktur, dan sudah direncanakan oleh oknum-oknum SKPD dengan kelompok lain, dan ini tidak bisa dibiarkan, dan harus distop,"tegasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset (DPPKA) Kabupaten Bondowoso, Farida, saat di hubungi via pesan WhatsApp hanya di buka dan dibaca. Namun tidak ada tanggapan sama sekali, sehingga terkesan membenarkan kejadian tersebut, kalau program prioritas KH Salwa Arifin dan H Irwan Bachtiar Rahmat, tidak dianggarkan adalah ulahnya.
Editor : Redaksi
