suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

Hindari Tumpang Tindih, Pengelolaan Pelabuhan dan TPI Harus Sinkron.

avatar suara-publik.com
suara-publik.com leaderboard

Laporan Andre.

Suara Publik-Surabaya Dalam menentukan dan menyinkronkan dalam hal pengelolaan Pelabuhan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), perlu dicarikan rumusan koridor hukum yang tepat. Pasalnya, dalam pengelolaan sering kali terjadi tumpang tindih, karena TPI yang berada di dalam pelabuhan seharusnya, berdasarkan ketentuan menjadi pengelolaannya menjadi hak Provinsi.

Hal ini di ungkapkan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Dr. Ir, Wahid Wahyudi MT, saat membuka rapat koordinasi pembangunan kelautan dan perikanan di Hotel Kartika Wijaya Batu, Selasa 6/11 “Pada kenyataannya, semua daerah Kota dan Kabupaten yang ada TPInya, mereka tetap meminta untuk menggelola sendiri, sementara aturanya TPI didalam pelabuhan menjadi kewenangan Provinsi,” tutur Wahid Wahyudi seperti dilansir Bhirawa online.

Ia menyampaikan, harus ada koridor hukum yang baku, agar masing-masing daerah paling merasa memiliki hak terhadap pengelolaan TPI. Disisi lain, TPI yang berada didalam pelabuhan secara aturan pelabuhan tersebut merupakan hak provinsi. Dengan demikian, Wahid Wahyudi, meminta rapat koordinasi yang mengambil tema pembangunan urusan bidang kelautan dan perikanan lingkup tempat pelelangan / pemasaran Ikan di Jawa Timur, menghasilkan rumusan yang tepat, untuk diusulkan ke Pemerintah Pusat.

”Silahkan didiskusikan dengan baik, nanti rumusanya disusun untuk diusulkan ke Pemerintah Pusat, bahwa ini yang diinginkan oleh daerah. Sehingga tidak ada tarik ulur siapa yang merasa berhak,” ujarnya.

Apalagi, Jawa Timur ini, memiliki jumlah pantai dan pelabuhan yang didalamnya ada TPI, ini yang sering, jadi perebutan hak pengelolaan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi. Bahkan ada pemerintah daerah yang hanya mau mengelola TPI tanpa memperhatikan fasilitas yang ada di Pelabuhan. “Seharusnya kalau mau mengelola TPI, aset pelabuhan harus diperhatikan, termasuk listrik dan sarana penunjang lainnya. Karena itu perlu ada solusi, agar tidak ada yang merasa dirugikan,”tambah mantan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur itu.

Ia juga menyampaikan, jika hasil perikanan di Jawa Timur, sangat terkenal di seluruh dunia, beberapa negara besar didunia, mengimpor ikan dari Jawa Timur. Jawa Timur surplus ikan yang dihasilkan oleh nelayan di Jawa Timur, mampu menghasilkan 1,6 juta ton, sedangkan yang dikonsumsi dimankan hanya 1,3 ton.

Tidak hanya itu, Jawa Timur juga penghasil beras, terbaik di Indonesia. Pada tahun 2017, hasil beras mencapi 8,5 juta ton, yang dikonsumsi masyarakat Jawa Timur , hanya 3,6 juta ton, sehingga surplus 4,9 juta ton. “Hasil laut dan hasil bumi Jawa Timur selalu melebih daerah lain.

Terutama pertanian, meskipun lahan terus berukurang tetapi dengan teknologi budidaya yang dilakukam, hasilnya meningkat, dan mampu di serap oleh provinsi lain, khususnya di kawasan Indonesia timur,”urai Wahid Wahyudi.

Jawa Timur, memiliki posisi setrategis, konspirasi nasional, aktifitas ekonomi Indonesia timur konstalasi internasional, kapal laut internasional bisa lewat ini akan mempermudah impor, ekspor komoditi Jawa Timur.

Dibagian lain, mantan Pjs Wali Kota Malang ini , juga menyampaikan jika bidang perikanan dan kelautan ada tiga komponen, produksi sebesar mungkin baik budidaya maupun penangkapan, pengelolaan dan keamanan harus terjaga. Sebab Uni Eropa tiap tahun melakukan audit, Ini menjadi tantangan yang berat, tentunya akan berpengaruh jika Uni Eropa meninggalkan ikan Jawa Timur. Sedangkan yang terakhir adalah, pemasaran.

“TPI apakah sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memasarkan. Ini harus dipikirkan karena suka tidak suka, perkembangan IT menjadi keharusan untuk diikuti, agar lebih maju,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Biro Sumber Daya Alam (SDA), Drs. Budi Supriyanto MSi, menyampaikan kegiatan ini, merupakan rekonstruksi TPI di Jawa Timur, sehingga bisa ada singkronisasi, pengelolaan TPI, antara Pemprov dan Pemerintah daerah di Jawa Timur. “Ini sarana untuk membuat rumusan, bagaimana sebaiknya sebaiknya mengelola TPI, tidak saling menyalahkan,” tandas Budi. ( Dre )

Editor : Redaksi

suara-publik.com skyscraper