Laporan : Guido Saphan
BONDOWOSO, (Suara-Publik.Com) – Kabupaten Bondowoso menjadi satu dari sepuluh Kabupaten lain di Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi. Tahun 2017, BPS mencatat sekitar 111.660 jiwa penduduk miskin di Bondowoso atau sebesar 14,54 porsen.
Maka menjadi miris ketika tingkat kemiskinan Bondowoso berada di ranking Sembilan. Meski jumlah penduduk miskin di Bondowoso relatif kecil. Hal itu disampaikan oleh Kepala UPT Data dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Jawa Timur, Teguh Prayitno, saat memberikan sambutan di acara Musrenbang RPJMD 2018-2023, di Pendopo Bupati, Rabu (12/12).
Teguh mengungkapkan, salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di Bondowoso yakni terjadi ketidak seimbangan antara pengembangan pendapatan antara desa dan kota. termasuk indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bondowoso berada diangka 64,75 persen, dan angka ini lebih rendah dari IPM Jatim yang berada di angka 70,27.
Sedangkan angka rata-rata lama sekolah mencapai 5,5 persen, dan lebih rendah dari capaian Jatim, sebesar 7,34. Termasuk komponen harapan lama sekolah adalah 12,94 prsen, masih dibawah Jawa Timur yakni 13,09.
Pada tahun 2017 kemarin, kata Teguh, di Bondowoso masih ada kasus stunting yakni sebanyak 38,3 persen, ini termasuk porsentase terbesar ketiga di Jawa Timur. Sedangkan untuk kasus gizi buruk ada sebanyak 142 kasus, yang merupakan jumlah terbanyak ke empat se Jawa Timur. “Ini menjadi PR Bupati Bondowoso dan jajarannya,” ungkapnya.
Dia menambahkan, selama ini Pemprov Jatim sendiri telah banyak menggelontorkan bantuan dalam menekan angka kemiskinan, termasuk di Bondowoso. Seperti Jalin Matra, sehingga diharapkan dapat mengurangi angkan kemiskinan. Bahkan, kemarin pemerintah telah memberikan bantuan beras untuk masyarakat miskin, namanya Rasidi. Itu juga dapat mengurangi kemiskinan di Jatim, termasuk di Bondowoso.
Maka dari itu, Pemprov Jatim minta kepada Bupati Bondowoso dan jajarannya, untuk berupaya menekan angka kemiskinan, agar terlepas dari ketertinggalan,”ucap Teguh Prayitno.
Ditempat yang sama, Bupati Salwa Arifin, mengemukakan, untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi tujuan, sebagaimana misi ke III pada program Visi dan Misi kepemimpinannya, sehingga untuk mencapai sasaran dapat mengendalikan pertembuhan penduduk.
Termasuk menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka dan meningkatnya keberdayaan masyarakat. Menurut Bupati Salwa, strategi yang akan dilakukan yakni pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
Kemudian memperluas kesempatan kerja melalui fasilitasi akses informasi ketenagakerjaan dan meningkatkan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pembinaan. “Pemerintah akan melakukan fasilitasi terhadap masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya local untuk kemandirian masyarakat,” ungkapnya.
Indiktor kinerja pembangunan dalam RPJMD 2018-2023, kemiskinan ditargetkan bisa menurun hingga di angka 12,76 persen pada tahun 2023.(ido)
Editor : Redaksi
