Laporan: Dody Sucahyono
BANYUWANGI, (Suara-Publik.Com) - Masih banyaknya pungutan yang dilarang oleh pemerintah ternyata tak diindahkan oleh oknum-oknum, masih banyak tarikan dana diterapkan di lembaga sekolah dengan beragam dalih dan juga melalui komite, sedangkan dari Dinas Pendidikan, Inspektorat dan aparat yang terbentuk dalam Saber Pungli diduga tidak bergerak (fakum) alias mandul.
Padahal dalam permendikbud No. 75 tahun 2016 sudah ditetapkan larangan dalam mengambil segala bentuk pungutan baik itu komite atau perseorangan. SMPN 2 Glagah yang diduga masih melakukan praktek pungli secara terselubung seolah olah tidak tersentuh oleh hukum dan merasa nyaman menerapkan pungli di sekolahnya.
Salah satu contoh yang paling mencolok adalah masih berjalanya mewajibkan siswa untuk membeli kalender sebesar Rp 30.000,- Dan masih banyak penarikan dana lainnya, belum lagi anggaran pembangunan Laboratorium sebesar Rp 450.000,- per siswa, yang ternyata diduga pembangunan Laboratorium itu diambilkan dari dana BOS.
Pasalnya, tidak transparannya anggaran dana BOS yang ada di SMP Negeri 2 Glagah Banyuwangi, membuat aroma dugaan pungli makin menguat.
Saat ditemui oleh awak media, narasumber yang bisa dipercaya mengatakan terkait tidak transparannya dana BOS. "Di SMPN 2 Glagah Banyuwangi tidak ada yang transparan mas, Ya yang tahu cuman Kasek dan bendahara tentang segala hal yang berhubungan dengan pungutan beragam biaya", jelasnya.
Sementara itu salah satu wali murid yang enggan disebut namanya mengatakan, memang banyak biaya - biaya yang dikeluarkan untuk biaya sekolah. ”Ya memang bener mas, biaya saya untuk menyekolahkan anak saya di sini terlalu banyak mas, sementara penghasilan saya hanya dari tani mas, katanya sekolah gratis tapi faktanya tambah menyekik”, ungkap salah satu wali murid.
Kembali Ketika awak media berusaha konfirmasi ke Kepala SMPN 2 Glagah Muhammad melalui What's Up tidak membalas hanya dibaca saja. Hingga berita ini diturunkan Kepala SMPN 2 Glagah tidak bisa dikonfirmasi. (ris,dod)
Editor : Redaksi
