Laporan : Dody Sucahyono.
BANYUWANGI, (Suara-Publik.Com)- Di balik banyaknya gelaran even dan agenda kegiatan yang ada di Banyuwangi hingga memperoleh banyak prestasi berbanding terbalik dengan kondisi Pemkab Banyuwangi yang mengalami dua tahun berturut-turut mengalami defisit anggaran.
Hal itulah yang menyebabkan kecurigaan dikalangan aktifis dan pemerhati pemerintahan untuk mengambil sikap. Perwakilan sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam forum rakyat Banyuwangi peduli (FRBP) APBD menggelar unjukrasa di depan kantor Bupati dan kantor DPRD Banyuwangi kamis (20/12/2018).
Puluhan massa demo terkait defisit anggaran APBD ini menyuarakan kekecewaannya terhadap pemerintah daerah (PEMDA) Banyuwangi yang di nilai prestasinya jeblok untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). "Maka dari itu kami meminta pihak eksekutif untuk menjelaskannya kepada publik terkait permasalahan ini," terang Amrullah selaku ketua koordinator aksi demo.
Selain itu pihaknya juga mendesak eksekutif di tahun 2019 harus bisa memaksimalkan kinerjanya agar tidak terulang lagi difisit anggaran, seperti sekarang ini agar supaya tidak membebani rekan-rekan proyek lagi. "Kasihan dia sudah mengerjakan proyeknya tapi tak terbayarkan," ucap dia.
Aksi di depan Pemda selesai, Para demostran langsung melakukan longmars menuju gedung DPRD dengan berorasi dengan menyuarakan turunkan Abdullah Azwar Anas sebagai Bupati Banyuwangi, tegas Helmi Rosyadi saat memimpin demonstran menuju ke DPRD Banyuwangi.
Dalam aksi demo yang meminta hearing terkait permasalahan defisit APBD ini, akhirnya di penuhi oleh pihak DPRD Banyuwangi dengan mendatangkan kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) dan badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA).
Hearing yang dipimpin langsung wakil ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono. Tuntutan massa FRBP-APBD di suarakan oleh ketua Amrullah dan Helmi Rosyadi keduanya meminta apabila kepala BPKAD merasa tidak mampu sebaiknya mengundurkan diri saja.
"Di karenakan selama beliau menjabat, APBD Banyuwangi difisit terus beda waktu di era Pak Sajad anggaran selalu surplus" ungkap Helmi membandikan dengan kepala BPKAD sebelumnya.
Kepala BPKAD Banyuwangi Samsudin ketika menjawab tuntutan para demostran Beliau mengatakan dengan tegas bahwa kinerjanya berhasil dalam mencermati laporan keuangan Pemda Banyuwangi. Difisit itu terjadi di ranah arus kas bukan operasional karena secara operasional surplus 300 miliar lebih. "Jika Pemda Banyuwangi bangkrut secara operasional kami tidak sepakat. Tak mungkin tahun ini kita dapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujarnya.
"Saya juga menegas bahwa di tahun 2019 di pastikan APBD Banyuwangi tidak difisit dan tidak ada hutang lagi," katanya
Editor : Redaksi
