Bondowoso Siap Raih The Jawa Pos Institute of Pro - Otonomi
BONDOWOSO, (Suara Publik) - The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) kembali membuka kesempatan untuk setiap Kabupaten dan Kota untuk memacu daerahnya melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam memperbaiki pelayanan publik.Setiap tahun JPIP menemukan banyak terobosan yang dilakukan para Bupati, Wali Kota di bidang pelayanan publik. Hal tersebut terus berlangsung dari tahun ke tahun dan berlomba-lomba menjadi daerah terbaik.
BONDOWOSO, (Suara Publik) - The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) kembali membuka kesempatan untuk setiap Kabupaten dan Kota untuk memacu daerahnya melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam memperbaiki pelayanan publik.Setiap tahun JPIP menemukan banyak terobosan yang dilakukan para Bupati, Wali Kota di bidang pelayanan publik. Hal tersebut terus berlangsung dari tahun ke tahun dan berlomba-lomba menjadi daerah terbaik.
Pada tahun 2012, Kabupaten Bondowoso yang selalu menjadi langganan peraih salah satu nominasi dalam pelayanan publik, kini kembali menjadi salah satu kontestan dalam bursa JPIP. Oleh karena itu, berbagai persiapan untuk menyongsong ajang yang paling bergengsi ini telah dilakukan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Drs. H. Hidayat, M. Si, Kamis (5/4) siang kemarin mengundang sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera menyusun materi persiapan monitoring dan evaluasi otonomi daerah di aula Bappekab Bondowoso.Kata Dayat, tim dari JPIP ini dijadual akan melakukan evaluasi pada pertengahan April 2012. Tujuan utama tahap ini adalah untuk mendapatkan informasi dan data terkait kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten sepanjang Tahun 2012. Peneliti JPIP akan melakukan wawancara dengan pejabat satuan kerja terkait sesuai dengan parameter, indikator dan isu strategis JPIP.
"Tim penanggungjawab dalam otonomi award JPIP tahun 2012 nanti adalah Sekda, sedangkan pelaksana parameter kehidupan ekonomi dikoordinir oleh Asisten II, Drs. Urip Basuki dan Staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan, Dra, Eny Sofia yang beranggotakan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta Bappeda," kata Hidayat.
Sedangkan parameter pelayanan Publik dikoordinir oleh assisten I H. Noor Soetjahjono, SH, MH, staf ahli bidang pertanian, Ir. Bambang Dwi yang beranggotakan dari Dinas Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Bappeda, sedangkan untuk Performa Politik dikoordinir oleh assisten I H. Noor Soetjahjono, SH, MH, staf ahli pemerintahan, hukum dan politik, Drs. Harimas, M. Si yang beranggotakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Bakesbanglinmaspol, Bagian Hukum Setda, Bagian Humas dan PDE Setda serta Bappeda.
Untuk Lingkungan Hidup dikoordinir oleh Asisten III yakni Ir. H. Moch Erfan, M. Si dan staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, Ir. H. Tjuk Basuki, Ces yang beranggotakan dari Badang Lingkungan Hidup, Dinas Pengairan, Dinas Peternakan dan Perikanan, PDAM, Bagian Perekonomian Setda, Bappeda.
"Terakhir adalah Kemiskinan
yang dikoordinir oleh Asisten III yakni Ir. H. Moch Erfan, M. Si dan staf ahli
bidang pendidikan dan agama, Ir. H. Djuwono Hadi Susanto, M, Si yang
beranggotakan Bapemas, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta
Bappeda," urainya.
Dalam pertemuan yang berlangsung Kamis kemarin tersebut, sejumlah Kepala SKPD memberikan pamaparan yang berkaitan dengan parameter yang dinilai menarik untuk dimasukkan dalam isu otonomi award tahun 2012.Kepala Bakesbanglinmaspol, Drs. H. Abdul Muthallib menjelaskan soal performa politik lokal yang terbagi menjadi tiga kelompok yakni partisipasi publik, kesinambungan politik dan pertanggungjawaban publik. Tiga domain tersebut kata dia mencakup partisipasi publik dan akuntabilitas publik. Indikator partisipasi publik dilihat melalui partisipasi dalam proses penganggaran daerah dengan mengukur seberapa besar akomodasi kepentingan masyarakat dalam APBD. Kinerja partisipasi penganggaran diukur berdasar inovasi, metode partisipasi dan keluaran (output) partisipasi. Indikator akuntabilitas publik mencakup transparansi, akses informasi, sanitari birokrasi, responsifitas dan responsibilitas aparatur, dan penanganan pengaduan masyarakat.
Disisi lain, Parameter kemajuan ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi. Indikator pertumbuhan ekonomi dilihat melalui pendapatan daerah dan masyarakat, investasi, kesempatan kerja dan pembangunan suprastruktur dan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi. Indikator pemerataan ekonomi meliputi pemerataan distribusi pendapatan, akses modal dan sarana prasarana ekonomi. Indikator pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dilihat melalui potensi dan problem ekonomi lokal, ekonomi lemah dan ekonomi lokal, pemberdayaan lembaga ekonomi lokal dan kapasitas ekonomi rakyat (miskin).
Parameter pelayanan publik mencakup pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pelayanan administrasi dasar (kependudukan, Catatan Sipil dan Perizinan). Isu-isu strategis pelayanan publik meliputi efisiensi (murah, mudah dan berkualitas), responsifitas (kesesuaian input, output, outcome pelayanan publik dengan kebutuhan masyarakat dan aturan yang berlaku), kesetaraan atau equity (kesetaraan penggunaan, akses, dampak, dan penyebaran pelayanan dan keberpihakan warga miskin), transparansi dan partisipasi pelayanan publik (penggunaan cara-cara partisipatif, penganggaran partisipatif dan perubahan atau transformasi masyarakat).
Parameter khusus pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator akses (equity), penggunaan natural capital (SDA), integrasi pengelolaan lingkungan, kelestarian (sustainability) natural capital (SDA) dan human capital. Isu-isu strategis meliputi kesetaraan akses terhadap penggunaan sumber-sumber material, seperti persawahan, perkebunan dan air; kesetaraan kesempatan konsumsi energi; pemberdayaan penggunaan dan pengelolaan natural capital bagi masyarakat miskin. Harmonisasi kepentingan pembangunan industri, ekonomi masyarakat dan lingkungan di daerah. Mediasi perbedaan kepentingan antara industri, masyarakat dan pemerintah. Environment mainstreaming and sounding dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. Kelestarian sumber daya alam, kenyamanan lingkungan dan penegakan hukum atau sanksi bagi perusak lingkungan.(hms/her)
Editor : Pak RW
