SURABAYA, (suara-publik.com) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah se-Jawa Timur Tahun 2026. Kegiatan ini diikuti 80 peserta dari Perangkat Daerah (PD) Pemprov serta pemerintah kabupaten/kota se-Jatim, berlangsung secara daring dan luring di Kantor Kominfo Jatim, Selasa (19/5/2026).
Hadir sebagai narasumber antara lain Fachrudin Ali Ahmad (Pranata Humas Ahli Madya, Tim Pusat Penerangan Kemendagri RI) dan Keri Pranata (Peneliti Universitas Brawijaya). Moderator acara, yaitu Syahdino Pratama dari Tim Pusat Penerangan Kemendagri RI.
Dalam sambutannya, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Putut Darmawan, Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin menekankan bahwa paradigma kehumasan pemerintah kini bergeser seiring perkembangan teknologi digital dan perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi.
"Pemerintah tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga harus taktis dalam membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang transparan dan solutif,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, strategi komunikasi pemerintah harus mampu memanfaatkan media secara optimal sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Ia pun menyampaikan data Edelman Trust Barometer 2025 yang menempatkan Indonesia di peringkat keenam dunia dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah mencapai 75 persen. Namun, tantangan komunikasi di Jawa Timur semakin kompleks karena pergeseran pola akses informasi ke kanal digital.
Data APJII 2025 menunjukkan penggunaan internet didominasi generasi produktif: Milenial (89,12%), Gen Z (87,80%), Gen X (79,48%), dan Baby Boomers (59,40%). Sementara itu, Reuters Institute Digital News Report 2026 mencatat 39 persen responden muda menjadikan media sosial sebagai sumber berita utama, dengan dominasi Facebook menurun dan pergeseran ke Instagram, YouTube, serta TikTok.
“Mayoritas audiens pemerintah saat ini merupakan masyarakat digital dengan pola konsumsi informasi yang berbeda dibanding generasi sebelumnya,” katanya.
Menurutnya, masyarakat muda saat ini lebih tertarik pada konten audio visual dibandingkan teks konvensional. Karena itu, humas pemerintah dituntut tidak hanya memproduksi rilis berita berbasis teks, tetapi juga kreatif mengemas narasi program pemerintah dalam bentuk konten visual yang dinamis. "Komunikasi pemerintah harus berbasis data dan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kepercayaan publik,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga mengajak seluruh pengampu kehumasan pemerintah untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta membangun kolaborasi komunikasi publik yang linier antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. "Kegiatan Bimbingan Teknis ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas komunikasi publik di Jawa Timur,"pungkasnya.
Pranata Humas Ahli Madya, Tim Pusat Penerangan Kemendagri RI, Fachrudin Ali Ahmad, selaku narasumber menyampaikan, bahwa strategi komunikasi (Strakom) bagian dari pekerjaan perencanaan sehari-hari, sehingga tidak perlu dianggap sulit. Facrudin menekankan pentingnya analisis situasi berbasis data dan riset sebagai dasar penyusunan strategi komunikasi, serta perlunya penentuan tujuan, pesan kunci, hingga evaluasi secara terukur, baik secara preventif maupun reaktif.
Menurutnya, secara prinsip strategi komunikasi memiliki kesamaan dengan penyusunan perencanaan kegiatan, seperti penyusunan TOR maupun rencana kerja pemerintah. Namun, strategi komunikasi memiliki pembeda utama, yakni harus diawali dengan identifikasi persoalan atau isu komunikasi yang jelas.
“Kalau tidak ada persoalan komunikasi, untuk apa strategi komunikasi disusun. Karena itu yang paling penting adalah identifikasi game atau isu komunikasinya,” ujarnya.
Selain analisis situasi, strategi komunikasi pemerintah juga harus memiliki tujuan yang terukur, pesan tunggal atau narasi utama yang jelas, serta strategi komunikasi yang dapat dijalankan secara proaktif maupun reaktif.
Strategi proaktif dilakukan melalui penyusunan narasi dan langkah komunikasi sebelum muncul isu di masyarakat, sedangkan strategi reaktif dilakukan sebagai respons cepat terhadap isu atau krisis yang berkembang.
Tak hanya itu, evaluasi juga menjadi bagian penting dalam strategi komunikasi publik. Dalam forum tersebut dijelaskan sejumlah metode evaluasi komunikasi yang umum digunakan, termasuk model evaluasi internasional AMEC yang mengukur efektivitas komunikasi mulai dari output hingga dampak atau impact yang dihasilkan. (***)
Editor : Redaksi