SAMPANG – (suara-publik.com), Puluhan nelayan yang tergabung dalam Persatuan Nelayan Banyuates Bangkit (PNBB) menggelar aksi demonstrasi menuntut ganti rugi rumpon yang di gelar di pesisir Desa Masaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
Aksi tersebut dipicu persoalan kompensasi atau ganti rugi rumpon, yang menurut para nelayan, hingga kini belum diselesaikan oleh pihak Petronas.
Massa semula berencana bergerak langsung ke lokasi pengeboran Sumur Hidayah di perairan Desa Batioh, Kecamatan Banyuates. Namun, rencana tersebut urung dilakukan dengan pertimbangan menjaga situasi tetap kondusif.
Koordinator Lapangan aksi, Faris Reza Malik, mengatakan sedikitnya 100 kapal sebelumnya direncanakan ikut bergerak menuju kawasan pengeboran.
"Ada sekitar 100 kapal yang direncanakan berangkat hari ini. Namun, karena kita menghargai kondusivitas wilayah, akhirnya kita berorasi di sini dan menyampaikan tuntutan," ujar Faris. Selasa (18/08/2026)
Meski aksi di laut belum dilakukan, nelayan memberikan tenggat kepada Petronas. Mereka meminta persoalan kompensasi rumpon segera mendapatkan kejelasan.
Faris menegaskan, apabila hingga 21 Agustus 2026 tidak ada penyelesaian atau pertemuan yang menghasilkan kepastian terkait tuntutan nelayan, aksi yang lebih besar berpotensi dilakukan.
"Jangan salahkan kami jika Petronas tidak segera menyelesaikan kompensasi ganti rugi rumpon. Nelayan bisa kembali turun ke laut untuk menyampaikan tuntutan secara langsung," tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua DPC Projo Sampang Herman Hidayat, yang turut menjadi koordinator aksi, menyebut pihak Petronas dijadwalkan menemui perwakilan nelayan pada 21 Agustus 2026.
Menurut Herman, informasi mengenai rencana pertemuan tersebut disampaikan oleh Windhy Biotrie Juwita, Vice President SCM & Business Support Petronas Indonesia.
Bagi para nelayan, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk membuktikan keseriusan perusahaan dalam menyelesaikan tuntutan kompensasi yang selama ini menjadi sumber konflik.
"Petronas sudah berjanji akan menemui kami pada 21 Agustus. Kami berharap pertemuan itu benar-benar menghasilkan kepastian, bukan sekadar janji," kata Herman.
Ia menegaskan bahwa nelayan Banyuates tidak ingin persoalan tersebut terus berlarut-larut, terlebih aktivitas proyek migas di Sumur Hidayah terus menjadi perhatian masyarakat pesisir.
"Kami berdiri bersama nelayan. Yang kami tuntut adalah penyelesaian hak-hak masyarakat. Jangan sampai persoalan ini terus dibiarkan hingga memicu konflik yang lebih besar," tandasnya. (Lex)
Editor : Redaksi