GRESIK, (suara-publik.com) – Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik terus didorong melalui penguatan sektor ketenagakerjaan. Salah satu perhatian serius pemerintah daerah adalah memberikan kesempatan kerja yang layak bagi penyandang disabilitas agar mampu hidup mandiri dan memperoleh penghasilan sendiri.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi peraturan daerah (Perda) yang digelar anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Fraksi Partai Golkar, Daerah Pemilihan (Dapil) Balongpanggang–Benjeng, bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik. Kegiatan berlangsung di Desa Dapet, Kecamatan Balongpanggang, Minggu (15/11/2026).
Dalam forum sosialisasi tersebut, Hj. Komsatun, S.Sos., menegaskan bahwa pemerintah daerah melalui Disnaker memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan hak penyandang disabilitas, khususnya dalam mendapatkan akses pekerjaan.
Menurutnya, tanggung jawab pemerintah tidak cukup hanya memberikan informasi lowongan pekerjaan. Disnaker harus hadir memberikan pendampingan secara langsung, mulai dari membantu mencari pekerjaan, proses pengajuan lamaran, menghadapi wawancara kerja (interview), hingga mengarahkan calon tenaga kerja agar mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuan dan keterampilannya.
Hj. Komsatun juga menekankan bahwa perusahaan-perusahaan di Kabupaten Gresik wajib memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan daerah.
"Pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja mempunyai tanggung jawab untuk membantu penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan. Mereka harus mendapatkan pendampingan mulai dari proses melamar pekerjaan, menghadapi wawancara, hingga diarahkan agar bisa bekerja sesuai kemampuan dan keterampilan masing-masing. Perusahaan juga harus memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah," ungkap Hj. Komsatun.
Sementara itu, Rukmia dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik menjelaskan bahwa hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan telah diatur dalam Perda Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2026.
Ia menjelaskan, perusahaan diwajibkan mempekerjakan paling sedikit dua orang penyandang disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Disnaker memiliki kewajiban memfasilitasi pencarian pekerjaan, memberikan pendampingan saat proses wawancara, serta menyelenggarakan pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas.
"Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Melalui Perda Nomor 7 Tahun 2026, perusahaan memiliki kewajiban mempekerjakan paling sedikit dua orang penyandang disabilitas. Dinas Tenaga Kerja juga berkewajiban membantu mencarikan pekerjaan, mendampingi ketika proses wawancara, serta memberikan pelatihan khusus agar mereka memiliki kemampuan dan kesiapan memasuki dunia kerja," tegas Rukmia.
Ia berharap masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Gresik tidak ragu berkomunikasi dengan DPRD maupun Dinas Tenaga Kerja untuk mendapatkan informasi dan pendampingan dalam memperoleh pekerjaan.
Dengan adanya dukungan pemerintah daerah, diharapkan penyandang disabilitas mampu memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak sehingga tidak selalu bergantung kepada orang lain. (74ck/Mar)
Editor : Redaksi
