GRESIK, (suara-publik.com) – Pemerintah Kabupaten Gresik melalui anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Daerah Pemilihan (Dapil) V Balongpanggang–Benjeng, menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Sosper) Tahap VII di Desa Geluran Ploso, Kecamatan Benjeng, Minggu (15/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah penyampaian kebijakan pemerintah daerah sekaligus ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, khususnya terkait persoalan ketenagakerjaan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Dalam penyampaiannya, Sudadi, S.E., menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik diharapkan segera membuka peluang kerja seluas-luasnya bagi masyarakat, baik untuk penempatan tenaga kerja di dalam daerah maupun ke luar negeri.
Ia menekankan pentingnya keberpihakan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Gresik terhadap tenaga kerja lokal, khususnya warga yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan kode wilayah 3525.
"Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Gresik harus mengutamakan tenaga kerja warga asli Gresik dengan NIK berawalan 3525. Jangan sampai masyarakat lokal justru menjadi penonton di tengah pesatnya pertumbuhan industri di daerahnya sendiri," tegas Sudadi.
Menurutnya, DPRD Kabupaten Gresik bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) perlu memperkuat pengawasan dan mendorong kebijakan rekrutmen yang memberikan prioritas kepada masyarakat lokal. Pembatasan tenaga kerja dari luar daerah juga perlu dikaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain persoalan ketenagakerjaan, Sudadi juga menyoroti pembangunan infrastruktur desa yang hingga kini belum seluruhnya terakomodasi dalam program pemerintah daerah.
Ia meminta pemerintah desa yang masih memiliki usulan pembangunan agar segera mengajukan proposal untuk diperjuangkan dalam perencanaan program tahun anggaran 2027.
"Untuk pembangunan infrastruktur yang belum terakomodasi, silakan pemerintah desa mengajukan proposal. Usulan tersebut akan menjadi bahan perjuangan agar bisa masuk dalam program pembangunan tahun 2027," ujarnya.
Sudadi menyebut sejumlah pembangunan jalan beton di wilayah Balongpanggang–Benjeng telah direalisasikan pada tahun 2026. Di antaranya ruas Munggugianti–Gelindah, Kedungrukem–Lundo, serta Karangsemanding.
Menurutnya, realisasi pembangunan tersebut merupakan hasil perjuangan melalui pengajuan program bersama Pemerintah Kabupaten Gresik.
Di sektor pendidikan, Sudadi menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik telah membuka program beasiswa bagi lebih dari 1.000 mahasiswa untuk membantu pembiayaan pendidikan hingga perguruan tinggi.
Ia berharap program tersebut dapat menjangkau lebih banyak masyarakat desa secara merata.
"Kalau memungkinkan, saya mengusulkan agar setiap desa mendapatkan kuota tiga orang penerima beasiswa. Dengan begitu, kesempatan anak-anak dari desa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi semakin terbuka," ungkapnya.
Terkait persyaratan dan mekanisme penerimaan, ia menyampaikan bahwa masyarakat masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah daerah.
Sementara di bidang kesehatan, Sudadi menjelaskan bahwa masyarakat Gresik juga dapat memanfaatkan program Universal Health Coverage (UHC) melalui jaminan BPJS Kesehatan. Program tersebut diharapkan mampu meringankan beban masyarakat, terutama warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi terkendala biaya.
Kegiatan Sosper Tahap VII tersebut ditutup dengan sesi dialog interaktif antara peserta undangan dan anggota DPRD Fraksi PAN.
Dalam sesi tersebut, masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan berbagai persoalan dan usulan yang selama ini belum tersalurkan kepada pemerintah daerah.
Sudadi berharap seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebatas forum sosialisasi, melainkan dapat diperjuangkan melalui mekanisme dan kewenangan DPRD.
"Harapan kami, melalui kegiatan ini masyarakat berani menyampaikan aspirasi dan persoalan yang dihadapi. Kami akan berupaya memperjuangkannya agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah," pungkasnya.
Sosialisasi tersebut diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus memastikan kebijakan pembangunan Kabupaten Gresik benar-benar menyentuh kebutuhan warga hingga tingkat desa. (Mar/74ck)
Editor : Redaksi