Herlina Melaporkan.
Blitar (suara - publik.com) -Ketua DPRD Kabupaten Blitar menerima pendemo untuk berdialog terkait tuntutan menolak RKUHP. Aksi demo yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Blitar Raya di depan Gedung DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (25/9/2019).
Ketua DPRD sementara Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto, mengatakan "Kami ajak dialog. Kami minta 20 orang perwakilan untuk masuk dan kita bicarakan apa yang menjadi tuntutan aspirasi masa, sehingga dari dialog itu nanti kita tahu, Kami berharap, para pendemo menyampaikan aspirasi dengan baik dan tidak perlu adanya tindakan anarkis.
Kami akan menyerap apa yang menjadi tuntutan di aksi unjuk rasa ini. Cara yang dipakai adalah dialogis supaya ada penyaluran aspirasi dengan baik, akan kita terima dan kita tindaklanjuti sebagai mana yang kita diskusikan nanti," tegasnya.
Aksi Demontrasi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Blitar Raya merupakan aksi gabungan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Blitar, Blitarian Black Line dan RP3A Blitar. Mereka menyampaikan 7 tuntutan kepada DPRD yakni menghapus RUU KUHP bermasalah, menuntut DPRD agar pro terhadap rakyat, harus ada peradilan yang mengenai peradilan pidana kekerasan seksual, mendesak agar RUU PKS segera disahkan, menolak pasal pasal RUU PKS yang tidak rasional, menolak dengan tegas pengesahan revisi UU KPK.
Disisi lain, Sugino Ketua PMII Blitar Raya menyampaikan "DPRD sudah sepakat terkait tuntutan kita dan ditandatangani oleh DPRD serta PMII sekaligus 3 organisasi lainnya yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda blitar. Ini akan kirim oleh DPRD ke DPR RI melalui email resmi," jelas
Editor : Redaksi