suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

Selewengkan Dana Tagihan Kantong Darah di PMI Surabaya Rp958 Juta, Terdakwa Imam Rojiki Diadili, Jaksa Hadirkan 4 Orang Saksi

avatar suara-publik.com
Terdakwa Imam Rojiki (55), di Ruang Tirta 2 PN Surabaya secara offline dan 4 Saksi dari kantor PMI Surabaya
Terdakwa Imam Rojiki (55), di Ruang Tirta 2 PN Surabaya secara offline dan 4 Saksi dari kantor PMI Surabaya
suara-publik.com leaderboard

 

SURABAYA, (suarapublik.com) - Sidang perkara pidana, Penggelapan dalam jabatan pekerjaan sebagai bagian penagihan di kantor Palang Merah Indonesia (PMI) kota Surabaya, Jalan Embong Ploso, uang tagihan di beberapa rumah sakit sejak tahun 2019- 2022, tidak disetorkan ke kantor Bendahara PMI, sehingga PMI Kota Surabaya dirugikan sebesar Rp958.900.000, dengan Terdakwa Imam Rojiki bin Damanhuri (55), warga Jalan Lingkungan Pandean Kelurahan Tangkil, Kecamatan Wilingi, Kabupaten Blitar, pendidikan SMA, di Ruang Tirta 2 PN Surabaya, di pimpin Ketua Majelis Hakim, Djuanto secara offline.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Damang Anubowo dari Kejari Surabaya, menyatakan, Terdakwa Imam Rojiki melakukan tindak pidana. "Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja." "Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP."

Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, maka sidang lanjutan dengan agenda keterangan saksi dari pihak PMI dan bagian audit yakni Siolina bagian Kepala Admitrasi PMI, Heru Prastio Kasi Keuangan (Purna) Ibnu Wibowo, Kasi Keuangan dan Hendro Kristanto Bagian Audit.

Saksi Siolina mengatakan, kasus ini berawal adanya pergantian Kasi Keuangan dari Heru ke Ibnu kemudaian dilakukan audit ternyata ada selisih tagihan BPPD (Biaya Pengganti Pengolahan Darah) dari 6 Rumah Sakit dari kurun waktu antara 2019-2022, saat dikrocek ke terdakwa, terdakwa telah mengakui perbuatanya tidak menyetorkan uang tagihan.

"Total uang tagihan sekitar Rp 958 jutaan dan saat ditanya uangnya dipergunakan untuk apa, terdakwa menjawab tidak tahu. Hingga saat ini belum ada pengembalian sama sekali." Katanya.

Sementara Heru dan Ibnu juga awal tidak mengetahui perbuatan terdakwa, setelah dilakukan pengecekan ada banyak tagihan yang belum lunas, sehingga kami telusuri.

Heru menyampaikan, berawal adanya pergantian kasi keuangan ini. Kemudian kami lakukan audit dan dilakukan pemeriksaan, dari tagihan-tagihan tercacat dari 2019 kok belum dibayarkan. Sehingga kami curiga. "Bagaimana mekanisme sistem penagihan dari PMI dan modus yang dilakukan terdakwa," tanya hakim.

"Modus yang dilakukan terdakwa adalah pihak Rumah Sakit yang telah membayar tidak disetorkan, kami mengetahui adanya pembayaran yang lompat-lompat, semisal ada pembayaran pada bulan Maret, namun tagihan bulan Januari atau Febuari tidak dibayarkan," kata Heru.

Diketahui, Terdakwa Imam Rojiki bekerja di PMI (Palang Merah Indonesia) Surabaya sejak tahun 1989 karyawan tetap, bertugas bagian penagihan sejak 1Juli 2016 ke rumah sakit di Surabaya, dengan gaji perbulan Rp. 5.007.700,-

Melakukan penagihan BPPD (Biaya Pengganti Pengolahan Darah) dari Kasi Keuangan PMI Surabaya memberikan kwitansi, melakukan penagihan ke 6 rumah sakit yaitu: Rumah Sakit Muhammadiyah, Rumah Sakit Gotong Royong, Rumah Sakit Cempaka Putih, Rumah Sakit Bunda, Rumah Sakit Dkt Kesatrian, Rumah Sakit AlIrsyad, sebelumnya sudah ada sampel dari pasien yang darahnya diambil unit perawatan, dimasukkan laboratorium dilakukan proses, dan diantar ke PMI Surabaya.

PMI Surabaya mengirim kebutuhan darah ke Rumah Sakit, PMI Surabaya melakukan penagihan sesuai dengan pesanan pihak Rumah Sakit.Terdakwa diberikan kwitansi tiap bulan sesuai nominal yang ditagihkan, terdakwa mendatangi rumah sakit membawa masing-masing kwitansi rangkap 4 warna putih, merah, kuning dan hijau. Setelah tagihan dibayar pihak rumah sakit diberikan kwitansi putih dan merah, kwitansi kuning dan hijau diserahkan ke bendahara PMI Surabaya berikut dengan uang tagihan.

Tahun 2019 sampai tahun 2022 terdakwa menagih ke beberapa rumah sakit yang ada di Surabaya, dan dibayar secara tunai, tetapi tidak diserahkan/ disetorkan ke Bendahara Kantor PMI Surabaya tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Saksi Ibnu Wibowo saat diangkat sebagai Kepala Seksi Keuangan yang baru 1 September 2022, mengantikan Kepala Seksi Keuangan yang lama Saksi Heru Lestyobudi karena pensiun,

melakukan verifikasi ke beberapa Rumah Sakit Muhammadiyah, Rumah Sakit Gotong Royong, Rumah Sakit Cempaka Putih, Rumah Sakit Bunda, Rumah Sakit Dkt Kesatrian, Rumah Sakit AlIrsyad, yang terdapat tunggakan tagihan tahun 2019 s/d 2022, belum dibayarkan, tetapi pihak rumah sakit tersebut telah membayar secara tunai melalui terdakwa dan memiliki kwitansi pembayaran dari terdakwa, dilakukan audit ditemukan penyelewengan dana yang dilakukan terdakwa, saat ditanyakan ke terdakwa mengakui uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa Kantor PMI Kota Surabaya mengalami kerugian Rp958.900.000. (sam)

Editor : Redaksi

suara-publik.com skyscraper