suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

Tak Punya Pengolahan Limbah, Paguyuban Pengrajin Tahu Minta Solusi ke Ketua DPD RI

avatar suara-publik.com
suara-publik.com leaderboard

 

JOMBANG, (suarapublik.com) - Persoalan pengolahan limbah masih menjadi kendala yang dihadapi pengrajin tahu yang tergabung dalam Paguyuban Pengrajin Tahu Jombang. Mereka pun mengadu kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang tengah melakukan kegiatan reses. Mereka berharap mendapat solusi atas persoalan yang selama ini mereka hadapi.

"Sampai saat ini, pengrajin tahu di Jombang belum menemukan solusi terkait pengolahan limbah, dalam hal ini Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu. Mereka ingin usahanya berjalan lancar tanpa ada kendala," kata HM Syarif Hidayatullah yang memfasilitasi aspirasi Paguyuban Pengrajin Tahu Jombang kepada Ketua DPD RI, Minggu, (24/12/2023).

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang yang karib disapa Gus Sentot itu menjelaskan, ada 87 pengrajin tahu yang memiliki keluhan tersebut. Sebab, selama ini limbah yang mereka hasilkan dari pengolahan 100 ton kedelai tiap bulannya belum memiliki solusi. Akibatnya, selalu saja hal tersebut jadi persoalan.

"Dari pihak paguyuban siap menyediakan lahan untuk pengolahan limbah. Hanya saja kan untuk pembiayaan pengolahan limbah ini kan, butuh biaya yang besar. Maka, mereka butuh bantuan dari pemerintah pusat. Hal inilah yang diharapkan bisa diperjuangkan oleh Pak LaNyalla," terang Gus Sentot.

Menurut Gus Sentot, selama ini persoalan limbah menjadi kendala krusial yang dialami oleh pengrajin tahu. Mereka kerap kali berurusan dengan hukum karena persoalan limbah yang belum terfasilitasi dengan baik.

"Harapan mereka dapat difasilitasi, sehingga mereka tenang dalam berusaha dan tidak melulu bersentuhan dengan persoalan hukum," tutur Gus Sentot.

Selain persoalan pengelolaan limbah, Gus Sentot menjelaskan jika persoalan yang juga dihadapi oleh pengrajin tahu adalah ketersediaan bahan baku. "Akhir-akhir ini bahan baku tersendat. Kita tahu kan, kedelai ini impor. Sehingga butuh sentuhan dari pemerintah," kata LaNyalla.

Aspirasi lainnya, kata Gus Sentot, adalah harapan dari warga di Bandar Kedungmulyo yang berharap bekas banjir di areal pemukiman mereka bisa segera diatasi. "Banjir itu kan musibah tahunan di akibat meluapnya air sungai. Akibat banjir itu terjadi penumpukan lumpur yang perlu untuk dilakukan pengerukan. Perhatian pemerintah kurang. Ada yang bilang untuk pengerukan kewenangan lembaga ini dan itu. Maka, perlu perhatian untuk segera diselesaikan," kata Gus Sentot. 

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPD RI bergerak cepat berupaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengrajin tahu tersebut. 

"Saya langsung tugaskan Komite I dan II di DPD RI untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya kira masalah ini perlu mendapat perhatian khusus kita, apalagi industri tahu di Jombang sangat potensial sebagai penghasil PAD (Pendapatan Asli Daerah)," kata LaNyalla.

LaNyalla pun meminta kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin), baik di Kabupaten Jombang maupun di Jawa Timur untuk turut serta membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi pengrajin tahu.

"Saya kira Kadin Jombang dan Kadin Jatim perlu turut andil menyelesaikan persoalan ini, agar pengrajin tahu kita tak berurusan terus dengan hukum. Kadin bisa mensupervisi para pengrajin dalam pengelolaan usaha dan limbah mereka," ujar LaNyalla.

Pun halnya dengan keluhan warga di Bandar Kedungmulyo, Senator asal Jawa Timur itu meminta BNPB dan dinas PUPR, terutama Subdin Daerah Aliran Sungai segera melakukan pembersihan lumpur imbas banjir. Di sisi lain, perlu dicarikan solusi agar daerah tersebut bebas dari banjir tahunan. (*)

Editor : Redaksi

suara-publik.com skyscraper