suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

Langgar SKB 3 Menteri, Pemohon PTSL di Desa Taji Diduga Dipungut Biaya Tinggi Kades dan Pokmas

suara-publik.com leaderboard

LAMONGAN, (suara-publik.com) - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah salah satu program Pemerintah guna memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Sertifikat cukup penting bagi para pemilik tanah, tujuan PTSL adalah untuk menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari.

Terkait dengan pembiayaan persiapan PTSL yang tertuang didalam SKB 3 Menteri yakni, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri,

Baca Juga: Roadshow Bangun Daya Cegah dan Daya Tangkal Penyalahgunaan Narkoba Diikuti Pelajar dan Santri di Kabupaten Gresik

Sayangnya, program pemerintah yang bisa membantu masyarakat tersebut, malah sering dimanfaatkan oleh panitia dan oknum pemerintahan desa yang tidak bertanggung jawab. Pasalnya, diduga kuat dijadikan ajang pungutan liar (pungli) dengan biaya yang tinggi, untuk meraup keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Taji Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur tersebut. Program PTSL ini disinyalir jadi pungli oleh pihak panitia dalam hal ini Kelompok Masyarakat (Pokmas) serta oknum aparatur desa setempat hingga ratusan juta rupiah.

Munculnya angka itu, berdasarkan dari hasil investigasi dengan jumlah pemohon yang turut serta dalam program PTSL sebanyak sekitar 848 warga, dengan penarikan biaya sedikitnya Rp750,000, per bidang tanah.

Saat dikonfirmasi Kepala Desa Taji, Toni di kediaman maupun di Kantor Desa nya tidak ada. Anehnya, saat media ini ke kantor Desa Taji sekitar pukul 11:00 Wib sudah ditutup.

Baca Juga: Silaturahmi Bersama Pagar Nusa Jadi Role Model bagi Polres Gresik

Hasil investigasi di lapangan menyebutkan, saat mengunjungi salah satu pemohon PTSL yang namanya tidak mau di tulis ini mengatakan, bila dirinya di mintai biaya Rp750 ribu dan biaya tambahan Rp300 ribu. Selain itu, tutur sumber, dirinya dipaksa membayar biaya 3% dari akte jual-beli tersebut.

"Aku Iki yo di tarik Rp750,000 mas, Aku yo bingung mas, kok terus malah onok biaya tambahan maneh mas soal hibah Rp300 ribu, trus soal akte jual beli tanah ditarik maneh 3% teko oleh Aku tuku biyen la nek Aku tuku 4 hektar lak wis ketok duwek'e, wis bingung aku mas pokok'e ," ujar sumber dengan mewanti-wanti agar namanya tidak ditulis.

Menurut keterangan warga Desa Taji yang turut serta program PTSL lainnya, mengaku sangat keberatan biaya sebesar itu. Pasalnya, kemampuan masing-masing orang itu tidak sama.

Baca Juga: Di Acara LBM PWNU Jabar, Ketua DPD RI Bedah Status Jakarta dan Poros Maritim Berbasis Industri

Sejumlah pemohon bahkan harus rela mencari pinjaman uang demi mengurus sertifikat PTSL tersebut.

“Karena takut dikucilkan oleh masyarakat lain, dengan terpaksa para pemohon harus mengikuti apa yang katanya sudah menjadi kesepakatan bersama. Meski merasa keberatan, tidak ada yang berani menolak pembiayaan hingga harus cari pinjaman,” kata salah satu warga yang tidak mau di sebut kan namannya," ujarnya.

Pungutan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tersebut, bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017, menerangkan untuk wilayah Jawa dan Bali dalam Kategori V sebesar Rp150.000. Namun semua sudah berdasarkan kesepakatan.
"Memang itu menyalahi SKB, namun kebijakan tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama," kilah salah satu pokmas. (imam/tim)

Editor : suarapublik

suara-publik.com skyscraper