suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

DPRD Gresik Sosialisasikan Usulan Pembangunan Desa 2027 - 2028, Prioritaskan Infrastruktur Jalan dan Drainase

avatar Redaksi
  • URL berhasil dicopy

GRESIK, (suara-publik.com) – Pemerintah Kabupaten Gresik melalui koordinasi bersama DPRD mulai mematangkan sinkronisasi perencanaan pembangunan pedesaan untuk tahun anggaran 2027–2028. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap usulan pembangunan dari desa masuk melalui mekanisme dan prosedur yang tepat, sekaligus sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat.

Pembahasan tersebut dikemas dalam rapat koordinasi dan pemaparan tahapan pengajuan program pembangunan desa yang dihadiri seluruh Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) desa se-Kecamatan Benjeng. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Benjeng, Selasa (17/11/2026).

Dalam forum tersebut, dua anggota DPRD Kabupaten Gresik, yakni Kamjawiono dari Partai Gerindra dan Sulisno dari PDI Perjuangan, memberikan penjelasan terkait mekanisme, prosedur, serta tahapan pengajuan program pembangunan agar dapat terakomodasi dalam perencanaan pemerintah daerah.

Sulisno, anggota Komisi III DPRD Gresik dari Dapil Driyorejo–Wringinanom, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran pembangunan jalan di wilayah Gresik Selatan pada tahun 2026 mencapai Rp74 miliar.

Menurutnya, besarnya kebutuhan infrastruktur jalan di wilayah Gresik Selatan menuntut pemerintah desa agar lebih cermat dalam menyusun usulan pembangunan. Apalagi, kondisi geografis dan karakteristik tanah yang bergerak di sejumlah wilayah turut memengaruhi kerusakan infrastruktur jalan.

"Usulan pembangunan harus disiapkan sejak awal melalui Musrenbang kecamatan maupun hasil reses anggota DPRD. Selanjutnya, usulan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk menjadi bahan perencanaan pembangunan tahun 2027 hingga 2028," jelas Sulisno.

Ia menegaskan, usulan pembangunan jalan dari Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, hingga Kedamean perlu dikawal berdasarkan kebutuhan dan tingkat urgensinya.

Menurutnya, pemerintah desa harus mampu menentukan titik-titik kerusakan jalan yang benar-benar membutuhkan penanganan prioritas. Usulan tersebut dapat disampaikan melalui forum Musrenbang kecamatan maupun reses anggota DPRD sesuai daerah pemilihan masing-masing.

Sementara itu, Kamjawiono dari Partai Gerindra, anggota DPRD Gresik Dapil Wringinanom–Driyorejo, mengingatkan pemerintah desa agar tidak asal memasukkan usulan pembangunan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Ia meminta setiap desa melakukan pengecekan dan kajian ulang sebelum mengajukan program, terutama menyangkut skala prioritas, kebutuhan riil masyarakat, serta kesiapan pelaksanaan pembangunan.

"Desa harus benar-benar teliti sebelum mengajukan usulan. Jangan sampai program yang dimasukkan tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas di lapangan. Perencanaan harus matang agar usulan dapat disinkronkan dengan program pemerintah daerah," tegas Kamjawiono.

Selain itu, usulan pembangunan juga harus diselaraskan dengan program Nawakarsa Bupati Gresik. Beberapa sektor yang menjadi perhatian di antaranya pembangunan jalan beton, peningkatan kualitas drainase, serta normalisasi saluran air guna mengantisipasi persoalan genangan dan banjir.

Dalam kesempatan yang sama, Camat Benjeng, Nurul Fuad, menjelaskan bahwa desa yang mendapatkan realisasi program pembangunan jalan akan diundang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Gresik untuk mendapatkan penjelasan teknis terkait pelaksanaan pekerjaan.

Penjelasan tersebut meliputi ketentuan lebar jalan, panjang ruas, hingga ketinggian konstruksi jalan. Informasi teknis itu penting agar pemerintah desa dapat berkoordinasi dengan masyarakat, khususnya warga yang terdampak pekerjaan pembangunan.

"Desa perlu memahami ketentuan teknis pembangunan sejak awal. Dengan begitu, kepala desa dapat menyampaikan dan mengoordinasikan kepada masyarakat terkait dampak pekerjaan, sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," terang Nurul Fuad.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki kesempatan menyampaikan kebutuhan pembangunan melalui Musrenbang kecamatan maupun melalui aspirasi masyarakat yang diperjuangkan anggota DPRD dalam agenda reses.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan tidak ada lagi usulan pembangunan yang disusun tanpa perencanaan matang. Sinkronisasi antara pemerintah desa, kecamatan, DPRD, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar anggaran pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menjadi daftar usulan di atas kertas. (Mar/Jack)

Editor :