suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

Gelapkan Dana Rp1,4 Miliar, Cinthya Veronika Dituntut 3 Tahun 2 Bulan Penjara

avatar Redaksi
  • URL berhasil dicopy
Terdakwa Cinthya Veronika Bitjoli (35) menjalani sidang agenda tuntutan, perkara penggelapan Rp1,4 miliar di Ruang Garuda 2 PN. Surabaya, (foto: suara-publik.com)
Terdakwa Cinthya Veronika Bitjoli (35) menjalani sidang agenda tuntutan, perkara penggelapan Rp1,4 miliar di Ruang Garuda 2 PN. Surabaya, (foto: suara-publik.com)

SURABAYA, (suara-publik.com) - Cinthya Veronika Bitjoli (35), terdakwa perkara dugaan penggelapan dana Rp.1.400.488.000, dituntut pidana penjara selama 3 tahun 2 bulan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Siska Christina dari Kejari Surabaya, Kamis (12/11). Terdakwa dinilai terbukti melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan pertama Pasal 488 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

JPU meminta hukuman dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Perkara ini berkaitan dengan penggunaan dana, pencairan cek tunai, serta pertanggungjawaban keuangan. Dalam persidangan sebelumnya di Ruang Garuda 2 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, majelis hakim menggali mekanisme pelaporan keuangan dan keabsahan surat kuasa yang dipersoalkan dalam pembuktian.

Saksi Mahendra, yang memberikan keterangan melalui telekonferensi, menjelaskan laporan keuangan dapat dipresentasikan langsung oleh pihak yang mengerjakannya, yakni terdakwa, atau melalui JLL. Hakim memastikan mekanisme tersebut diperbolehkan.

Persidangan juga menyoroti surat kuasa yang mencantumkan tanda tangan Mahendra dan Febri, sementara Nada disebut sebagai bendahara. Keaslian tanda tangan Febri dipersoalkan karena dinilai tidak sesuai dengan tanda tangan aslinya. Dugaan pemalsuan tanda tangan pun mencuat dan menjadi bagian yang perlu diuji dalam persidangan.

Penasihat hukum terdakwa turut menghadirkan saksi meringankan, Lou Hendra Febriyati, yang mengaku tidak mengetahui surat kesepakatan bersama terkait pengakhiran hubungan kerja terdakwa. Saksi Prayoga dari Bank Mandiri juga telah dihadirkan dalam persidangan.

Dalam dakwaan, JPU menguraikan dugaan penguasaan dana milik pihak lain secara melawan hukum, termasuk transaksi dan pencairan cek tunai pada sejumlah tanggal. Aliran dana, dokumen transaksi, serta kewenangan para pihak menjadi pokok penting dalam perkara tersebut.

Namun, pihak terdakwa mempersoalkan sejumlah uraian dakwaan yang dinilai tidak sepenuhnya sesuai fakta. Karena itu, penggunaan dana dan keabsahan dokumen menjadi bagian pembuktian yang diperdebatkan.

Terdakwa diketahui bekerja sebagai Chief Finance & Accounting pada perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun. Sejumlah barang bukti yang diajukan meliputi dokumen perjanjian kerja, slip gaji, surat kesepakatan bersama, 64 lembar fotokopi cek rekening Bank Mandiri, 38 lembar fotokopi cek rekening Bank Mandiri lainnya, serta rekening koran dua rekening BCA atas nama terdakwa untuk periode Oktober 2024 hingga Februari 2026.

Terdakwa sebelumnya tidak ditahan selama penyidikan. Penahanan dilakukan setelah perkara memasuki tahap II. (sam)

Editor :