BONDOWOSO,(suara-publik.com)- Komisi 3 DPRD Bondowoso meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tak ragu melalukan black list terhadap rekanan atau CV nakal yang tidak mampu menyelesaikan proyek tepat waktu dan sudah mendapat sanksi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Karena, langkah ini akan membuat rekanan lebih serius dan tidak main-main dalam mengerjakan proyek milik Pemkab Bondowoso. Ketua Komisi 3 DPRD Bondowoso, Fathurrosi setelah melakukan kunjungan kerja (kunker) di Dinas PUPR pada Jumat pagi lalu (11/1/2019) mengatakan, Komisi 3 DPRD Bondowoso merekomendasi Dinas PUPR untuk melakukan black list terhadap rekanan yang mengerjakan proyek pemerintah tidak sesuai standar kualitas dan menjadi temuan BPK.
”Kalau ada rekanan seperti itu, Komisi 3 DPRD Bondowoso merekomendasikan dan meminta Dinas PUPR tak ragu melakukan black list,” katanya.
Karena, tambah Fathurrosi, selama ini banyak rekanan hanya mencari proyek dengan mengeruk keuntungan saja. Padahal, mereka sebenarnya tidak sanggup mengerjakan proyek yang dimenangkan.
”Sedangkan, kenyataannya masih banyak rekanan yang serius dan mampu serta dan tidak mengeruk keuntungan belaka. Jadi, kalau ada rekanan yang wanprestasi, Dinas PUPR harus melakukan black list saja,” tegasnya.
Kepala Dinas PUPR, Karna Suswandi menyatakan, pihaknya mendukung penuh rekomendasi Komisi 3 DPRD Bondowoso untuk tidak ragu melakukan black list terhadap rekanan nakal dan sudah mendapat sanksi oleh BPK. Bahkan, Karna menegaskan Dinas PUPR berkomitmen melakukan black list terhadap semua rekanan yang berada dalam satu naungan atau komando.
”Jadi black list tidak hanya kepada CV nya, tetapi juga kepada semua CV yang satu bendera. Karena, selama ini satu orang bisa memiliki hingga lima CV,” tegas mantan Plt Sekda dan Pjs Bupati Bondowoso ini. (ido)
Editor : Redaksi
