Laporan: Budiyono.
Banyuwangi, Suara Publik.com - Sejumlah wali murid Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Banyuwangi mengeluhkan banyaknya pihak sekolah yang menarik pungutan dengan modus sumbangan sukarela.
Sumbangan ini mengunakan pernyataan tertulis jumlah sumbangan perbulan dan dibuat tanpa ada unsur paksaan. Sumbangan sukarela mengunakan surat pernyataan ini terjadi hampir di semua sekolah negeri yang ada di kabupaten Banyuwangi.
Bahkan ada yang besaran sumbangan sudah ditentukan dengan alasan kesepakatan wali murid. “Bagaimana tidak sepakat yang hadir dalam rapat kebanyakan ibu ibu-yang tidak tahu apa apa dan ketika dibilangi ini sudah kesepakatan pada akhirnya menurut dan sepakat,” kata RB salah satu wali murid yang mengeluhkan sumbangan perbulan di sekolah anaknya.
Selain itu GC salah satu wali murid lain juga mengeluhkan anaknya yang sekolah di SD negeri yang setiap bulan harus membayar sumbangan sebesar Rp 100 ribu yang dibayarkan pada paguyuban. “Katanya sekolah gratis kok banyak tarikan sumbangan tapi suruh nulis pernyataan, ini namanya pembodohan pada masyarakat, lebih baik bayar dari pada gratis tapi ada embel2 sumbangan dengan pernyataan. Hasilnya sama aja sekolah bayar bukan gratis,” kata GC.
Adanya tarikan sumbangan dengan mengunakan surat pernyataan yang banyak dikeluhkan oleh wali murid di Kabupaten Banyuwangi membuat pentolan LSM KPJ Laskar Merah Putih, M. Yunus Wahyudi meminta Dinas Pendidikan dan aparat hukum memantau dan menertibkan semua sekolah yang telah memungut sumbangan dengan dalih apapun termasuk yang mengunakan pernyataan tertulis.
“Jangan sampai program sekolah gratis dari pemerintah dinodai oleh oknum-oknum dengan hal-hal seperti ini. Dari informasi yang masuk kejadian ini hampir terjadi di semua sekolah yang ada di Banyuwangi,” kata Yunus.
Yunus juga mengatakan jika program pendidikan sudah mendapat anggaran yang cukup baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini diharapkan bisa membantu kemajuan dunia pendidikan. ” Informasinya anggaran pendidikan dari APBD aja sebesar 20 persen, belum dari pemerintah pusat melalui program program,” kata Yunus.
Sementara itu saat Media Suara Publik.com mendatangi salah satu sekolah SMP 1 Giri untuk konfirmasi kepala sekolah dan wakilnya sedang tidak berada di tempat dan dianjurkan ke datang lagi esok hari.
Editor : Redaksi
