Herlina Melaporkan.
Blitar (suara-publik.com) - Dalam acara pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Blitar Masa Jabatan 2019-2024, diwarnai aksi unjuk rasa yang digelar puluhan masa dari LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), di depan kantor DPRD Kabupaten Blitar, Jl. Kota Baru No. 10 Kanigoro, Selasa 27 Agustus 2019 .
Aksi mereka kali ini, menuntut para anggota DPRD Kabupaten Blitar yang baru dilantik untuk menandatangani Pakta Integritas yang telah disediakan para pengunjuk rasa. Ada 5 poin dalam pakta integritas diantaranya, sanggup dan bersedia dalam menjalankan tugas-tugas legislasi, tidak melakukan praktek KKN. Poin lain yakni sanggup dan bersedia melaksanakan fungsi pengawasan secara maksimal kepada eksekutif dalam hal penyerapan anggaran, dengan membuat kesepakatan (MoU) dengan OPD yang disertai sangsi sebagai bentuk konsekuensi.
Dalam orasinya Ketua GPI Joko Prasetyo mengatakan “Pakta integritas ini merupakan tindakan persuasif yang kami lakukan sebagai elemen masyarakat, apabila tindakan ini tidak diindahkan atau anggota dewan yang baru ini tidak mau tanda tangan maka kami akan melakukan tindakan represif, apabila ada dugaan KKN maka akan kami laporkan kepada aparat penegak hukum, jelasnya.
Jaka juga mengatakan, apabila anggota DPRD nanti tidak konsisten melaksanakan pakta integritas ini, maka kami akan melakukan sweping ke semua OPD untuk menyerap anggaran semaksimal mungkin. “Kita tahu bahwa anggaran tahun kemarin ratusan milliar tidak terserap,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Kabupaten Blitar, Suwito didampingi Wakil Ketua Sementara Abdul Munib usai prosesi pelantikan langsung menemui para pengunjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar.
“Terima kasih atas masukannya kepada DPRD, Pakta integritas ini kita terima untuk kita sampaikan dan sosialisasikan kepada seluruh anggota DPRD yang baru dilantik,” pungkas
Editor : Redaksi
